radarlampung.co.id – Mahasiswa Lampung yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Lampung akan berunjukrasa menyambut kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Lampung, Minggu (21/1).

Sekitar 200 mahasiswa dari aliansi BEM Lampung yang akan berdemo berasal dari BEM Unila, BEM Poltekkes, BEM Umitra, BEM Polinela, BEM Fakultas Teknik, BEM FKIP.

Presiden Mahasiswa Unila Muhammad Fauzul Adzim mengatakan, aksi yang akan digelar di depan kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera) itu akan berisi lima tuntutan mahasiswa.

“Tuntutan mahasiswa terkait kebijakan pangan Jokowi. Kita prihatin dengan adanya impor beras,” kata Fauzul dalam rilisnya kepada radarlampung.co.id.

Adapun lima tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Lampung yaitu;

Menyatakan bahwa kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya. Dan kebijakan impor beras dianggap tidak diperlukan karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras.
Menolak rencana impor 500.000 Ton beras yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI karena tidak memenuhi kondisi diharuskannya pelaksanaan kebijakan impor beras.
Kebijakan impor beras membuktikan Pemerintah gagal mengontrol distribusi beras, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat.
Mendesak Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Perdagangan RI segera mengkaji ulang kebijakan impor beras serta memberikan data yang valid kepada masyarakat terkait ketersediaan stok beras.
Menuntut Pemerintah segera melaksanakan Pemberantasan segala bentuk pengendalian dan permainan oleh mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras.

Menurut mahasiswa, Presiden Joko Widodo mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita.

Presiden Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

“Faktanya kebutuhan masyarakat akan ketersedian kebutuhan pangan yang murah masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari ketergantungan Indonesia terhadap impor semisal ketergantungan pada komoditas beras,” tegasnya.

Kebijakan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras di akhir Januari 2018 ditengah kondisi menjelang panen raya diberbagai wilayah Indonesia justru menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program Kedaulatan Pangan Nasional dan mengkhianati janji pemerintah kepada masyarakat.

Disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Holtikultura Kementrian Pertanian RI, Spudnik Sujono Kamino bahwa Januari 2018, akan terjadi panen raya seluas 854 ribu hektare lahan pertanian, dengan produksi gabah 4,2 juta ton dan menghasilkan beras sebesar 2,7 ton.

Sedangkan puncak panen raya,akan terjadi pada Maret dengan luas lahan pertanian yang akan panen raya seluas 2.3 juta hektare. Dengan total produksi 11,8 juta ton gabah kering giling dan menghasilkan 7,4 juta ton beras. (rls/gus)