Ini Tiga Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung 2022

  • Bagikan
Ini Tiga Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung 2022

RADARLAMPUNG.CO.ID-Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan tiga indikator makro pembangunan Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bagi Bappeda se-Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Selasa (11/1).

Nunik -Sapaan akrab Chusnunia- tersebut mengatakan tiga indikator tersebut ialah kemiskinan, sebagai akar permasalahan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi), dan ketiga perlunya pembukaan lapangan kerja baru atau wiraswasta, mengingat semakin meningkatnya pencari kerja imbas dari Covid-19.



“Ketiga hal itu merupakan tiga indikator utama. Namun tetap sasaran makro pembangunann Provinsi Lampung adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-5,9%, presentase kemiskinan sebesar 10,14-11,5%, tingkat pengangguran terbuka yakni sebesar 3,66%, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 71,49%, serta pertumbuhan Rasio Gini sebesar 0,32-0,33%,” beber Nunik.

Baca Juga:   2022, Bapenda Targetkan Pembayaran PKB Dapat Dilakukan di 500 BUMDes

Karenanya, untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran makro, terdapat beberapa program/kegiatan yang menjadi prioritas pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mulai dari tujuan pembangunan berkelanjutan; penanggulangan kemiskinan rencana penanggulangan kemiskinan daerah lalu rencans aksi tahunan dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah; percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Baca Juga:   Vaksin Booster Sudah Sasar 1.637 Masyarakat Rentan

Selanjutnya sinegritas dan sinkronasi pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan; program Pangan dan Gizi; percepatan penanggulangan Stunting melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi; Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; Peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan Aksi Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia.

“Saya memahami dengan keterbatasan yang ada pada kita, termasuk kemampuan keuangan daerah, pengembangan sumber daya, kondisi sosial masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya, kerja keras dan komitmen kita bersama dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung,” katanya.

Baca Juga:   Inspektorat Lampung Periksa ASN Diduga Keluar Negeri saat Libur Nataru

Pada kesempatan itu, Nunik juga berharap pelaksanaan Rakor ini menjadi sarana sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota se-Lampung dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan mewujudkan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2019-2024, terutama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Proses pembangunan di tahun 2022, ujar Wagub, perlu dilaksanakan secara matang, mulai dari tahapan perencanaan, proses pelaksanaan dan monitoring evaluasi. “Kita berharap pertemuan ini dapat menghasilkan hal yang baik, bagus, dan konkret bagi kepentingan pembangunan Provinsi Lampung,” tandasnya. (rma/wdi)






  • Bagikan