Inspektorat Tanggamus Turun, Audit 40 Pekon

  • Bagikan
sumber ilustrasi www.radarcirebon.com

RADARLAMPUNG.CO.ID – Inspektorat Tanggamus bakal menurunkan tim untuk melakukan audit ke sejumlah pekon. Hal itu terkait dengan belum disampaikannya laporan pertanggungjawaban (LPj.) anggaran dana desa (ADD) tahun 2020 yang merupakan salah satu persyaratan pencairan ADD tahun ini.

Inspektur Tanggamus Ernalia melalui Sekretaris Gustam Apriyansah mengatakan, saat ini masih proses audit bagi 40 pekon.

“Ada 40 pekon yang belum menyampaikan LPj. dan hampir seluruhnya dijadikan sampel. Karena berdasar pemetaan berbasis risiko, sampai saat ini belum menyampaikan LPj. dana desa tahun 2020, berarti ada permasalahan di situ,” tegas Gustam Apriyansah.

Tahapan dari Inspektorat saat ini adalah permintaan data dokumen, lalu diinput ke sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Setelah itu dilakukan uji sampel, baik belanja maupun fisik. Itu akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri mendatang.

Baca Juga:   Polsek Pulau Panggung Amankan Kayu Sonokeling Diduga Hasil Ilegal Logging

Adapun 40 pekon yang menjadi sampel pemeriksaan tersebut berada di Kecamatan Bulok, Cukuhbalak, Semaka, Gunungalip, Bandarnegeri Semuong dan Pematangsawa.

“Dari jumlah 40 pekon yang belum menyampaikan LPj. dana desa tahun 2020 ini, hampir setengahnya dijabat oleh kepala pekon. Sehingga di situ kita akan lihat dan evaluasi kinerja dari Pj. ini berkaitan dengan pelaksanaan dana desa (DD),” sebut dia.

Dilanjutkan, Inspektorat akan mengidentifikasi permasalahan di pekon sehingga mendapatkan jalan keluar dan segera ditindaklanjuti oleh aparat pekon.

“Jikapun sudah ditindaklanjuti, tentu akan disanksi sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Jika tidak ditindaklanjuti, ranahnya ke aparat penegak hukum. Terhitung 60 hari rekomendasi dari temuan Inspektorat,” tandasnya.

Baca Juga:   Pemkab Tanggamus Raih WTP Keenam

Inspektorat berharap 40 pekon yang menjadi sampel audit ADD tahun 2020, baik yang dijabat oleh Pj. maupun kepala pekon bisa segera menyelesaikan LPj. APBDes serta lainnya. Dengan begitu proses pengelolaan DD bisa berjalan dan terealisasi baik. Sebab penyerapan DD Tanggamus masih rendah.

“Kita harapkan, terlebih kepada Pj. untuk segera menyelesaikan LPj. Tahun 2020, sehingga proses tahapan DD selanjutnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sangat disayangkan jika ADD tidak terealisasi yang imbasnya juga kepada masyarakat luas,” pungkasnya. (ehl/Iqb/ais)





  • Bagikan