Jabat Sekretaris MA RI, Putra Daerah Ini Ungkap Masalah Hukum di Lampung

  • Bagikan
Hasbi Hasan. Foto Rimadani Eka Mareta/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Salah satu Putra daerah Lampung menapaki karir cemerlang di tingkat nasional. Dia adalah Hasbi Hasan yang dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI. Pria kelahiran Menggala Tulangbawang ini dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Selasa (22/12/2020). Pelantikan Hasbi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 193/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat MA.

Laporan Rimadani Eka Mareta, Bandarlampung


Sosok Hasbi Hasan kini menjadi pejabat penting di Mahkamah Agung RI. Namun, capaian tersebut menurut Hasbi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Kepada wartawan, Hasbi menuturkan, dirinya sejak muda telah mempersiapkan diri untuk berkecimpung di dunia peradilan.

Hasbi menempuh pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan (kini UIN Raden Intan) dan lulus 1990. Selanjutnya, Hasbi menempuh pendidikan strata dua (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, Jakarta dan tamat pada 2002. Tak cukup sampai disitu, seperti dilansir website Badan Litbang dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Hukum dan Peradilan MA, Hasbi mengambil pendidikan doktoral (S3) di IAIN Sunan Gunung Djati (kini UIN) Bandung dan lulus pada 2010.

Di sisi lain, berdasarkan data pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ternyata Hasbi juga mengambil program doktoral ekonomi syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasbi lulus pada 20 Oktober 2009 dengan predikat cum laude (terpuji). Saat itu, Hasbi mengangkat Disertasi dengan judul Kompetensi Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syari’ah.

“Perjalanan untuk menjadi Sekretaris MA memang sudah kita design sejak awal. Memang walaupun saya hakim, tapi saya sejak awal lebih memfokuskan diri di administrasi peradilan. Dan hingga sampai puncak Sekretaris MA. Itu tidak mudah dicapai. Harus bekerja keras dan dilakukan terprogram dan terstruktur bahwa siapapun bisa mencapai posisi puncak. Tidak memandang dari mana dia lulus di perguruan tinggi, baik luar negeri, umum atau yang bernuansa agama. Di era serba terbuka seperti sekarang kita bisa bersaing,” bebernya.

Hasbi percaya dengan teori Leader Is Created. Artinya, pemimpin itu dilahirkan. Berbagai persiapan juga perlu dilakukan.

“Memang selama ini saya fokus, dan ada teori mengatakan Leader Created. Artinya pemimpin itu di lahirkan. Jadi untuk bisa jadi pemimpin dilihat latar belakang pendidikan, seperti saya di dalam dan luar kampus saya aktif berkegiatan. Dan begitu masuk MA, ilmu-ilmu yang kita dapat dari kampus bisa membentuk kita menjadi seorang pemimpin. Apalagi didunia peradilan, sehingga kita bisa unggul dibandingkan lainnya kita lebih unggul dibidang manajemen dan administrasi. Itu tidak bisa ujuk-ujuk didapatkan saat kuliah. Tapi didapatkan di kegiatan co kulikuler, intra kampus maupun ekstra kampus,” tambahnya.

Ditanya soal kasus hukum di Lampung, Hasbi mengaku hukum memang terus berkembang. Meskipun tak secepat perkembangan ekonomi dan masyarakat, namun dengan adanya industri keuangan yang terus bergerak setiap saat. Kemudian hukum harus beradaptasi dengan industri keuangan dan teknologi yang berkembang saat ini.

“Menurut saya berbagai persoalan hukum itu terjadi diseluruh penjuru Indonesia. Untuk di Lampung saya kira masih banyak masalah terkait pilkada, sengketa tanah, mungkin juga kita harus segera memasuki bersinergi dengan aparatur yang ada di Lampung dari sisi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, bahkan di rumah tahanan,” bebernya.

Koordinasi itu dimaksudkan agar perkara-perkara yang ringan bisa diselesaikan dengan restorative justice. Misalnya masalah anak, atau narkoba yang hanya tidak lebih sekian gram itu tidak diselesaikan di pengadilan tapi di rehabilitasi. Dan kasus yang ringan dengan restorative justice.

“Hal ini (restorative justice) sudah diterapkan du pengadilan, kami sudah menerapkan itu, tapi bagi di kepolisian dan kejaksaan perlu juga dilakukan. Agar bisa bersama-sama mengurangi perkara yang sesungguhnya diselesaikan dengan digital restore. Apalagi kita tahu penjara sudah over capacity, apalagi kita tahu ya hukum itu bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar seminimal mungkin mengurangi pelanggaran hukum. Maka bagai mana hukum itu memberikan edukasi dan preventif pada masyarakat agar bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum,” tandasnya. (rma/wdi)




  • Bagikan