Junaidi Berharap Pemerintah Serius Tuntaskan Persoalan Guru Honorer

  • Bagikan
FOTO IST. FOR RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Anggota MPR/DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah tak sembarangan mengumbar janji kepada masyarakat. Seperti Kartu Prakerja.

Menurutnya, ketimbang mengumbar janji baru, lebih baik memenuhi janji masa lalu dengan menyelesaikan tuntas persoalan yang ada di depan mata. Seperti meningkatkan kesejahteraan guru honorer, khususnya yang ada di daerah-daerah.


“Guru adalah sebuah profesi mulia dengan tanggung jawab yang begitu besar. Namun, saat ini nasib hampir 2 juta guru honorer di Indonesia amatlah memprihatinkan,” kata Junaidi di sela-sela acara Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI di Gunung Agung, Tulangbawang Barat, Minggu (24/3).

Junaidi mengingatkan, banyak sekali guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dengan gaji yang nilainya sangat jauh dari Upah Minimum Rata-rata (UMR). Harapan agar dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pun sampai sekarang tidak juga menemui kejelasan dari pemerintah.

Baca Juga:   Bupati Sujadi Ingatkan Prioritas Keselamatan Guru dan Siswa

Dengan kondisi yang memprihatinkan itu, kata Junaidi, suasana hati guru honorer justru dibuat semakin pilu lantaran mendengar kabar bahwa pemerintah akan mengeluarkan Kartu Pra-kerja, yang disebut-sebut akan memberikan honor kepada masyarakat yang belum bekerja atau pengangguran.

“Kalaupun uangnya ada, daripada memberi honor kepada yang belum bekerja, bukankah lebih baik mengalokasikannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer?” kata politisi PKS asal Lampung yang akrab disapa Bang Jun ini.

Bang Jun menambahkan, menyelesaikan persoalan guru honorer dengan mengangkatnya menjadi PNS merupakan janji Presiden Jokowi di 2014. Bang Jun menganggap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi yang tepat untuk guru honorer K2.

Baca Juga:   Adaptasi Kemajuan Teknologi, Teknokrat Terapkan Perkuliahan Hybrid Learning

Peraturan itu, kata Bang Jun, belum mengakomodasi harapan mereka untuk bekerja sebagai P3K karena mereka perlu mendapatkan jenjang karir yang jelas.

Apalagi, kebijakan tersebut juga ujungnya justru bisa membebani pemerintah daerah. Sebab, meskipun pemerintah pusat yang menentukan rekrutmen hingga kuota P3K, namun beban honor P3K menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah harusnya membuat regulasi yang berkeadilan dengan mengangkat honorer K2 menjadi ASN secara bertahap dengan proses pelaksanaan yang konsisten dan dengan persyaratan kualifikasi yang jelas, transparan, dan akomodatif,” ujar Bang Jun.




  • Bagikan