Kader DPP PDI Perjuangan Lampung Sayangkan Adanya Politik Uang

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Sejumlah petinggi dari DPP PDI Perjuangan Lampung menyayangkan atas terjadinya money politik (politik uang) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lampung.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi Idham Samawi mengatakan, Pilkada Lampung begitu sangat memprihatinkan. Dimana, tidak hanya politik uang yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis dan menyebar ditengan masyarakat secara masif (TSM).

“Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan menghisap kekayaan telah membunuh demokrasi”, ujarnya.

Ia pun melanjutkan, bahwa bagaimana institusi demokrasi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapital tersebut. Hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri obyektif dan dengan nuraninya melawan dominasi korporasi tersebut.

Baca Juga:   Kerja Cepat, Pemprov Atasi Masalah di Lampung

“Mahasiswa tidak mau demokrasi di bunuh, suara rakyat dibungkam, dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politic. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain”, kata Idham Samawi dengan tegas.

Sementara itu, Endro Suswantoro Yahman anggota DPR RI Dapil Lampung yang juga Kader DPP PDI Perjuangan Lampung menjelaskan bahwa praktek politik uang terjadi secara luas. Contohnya praktek money politics di Pekon Kresno mulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Desa Cimanuk, Kec. Way lima, Kab. Pesawaran, Pekon Sinar Betung dan Pekon Singosari, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus,.

“Yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi uang Rp50 ribu rupiah. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan, dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yg berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” terangnya.

Baca Juga:   Polresta Pantau Ketersediaan Obat-obatan dan Multivitamin Penderita Covid-19

Terpisah, Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melihat rendahnya kualitas demokrasi di Lampung. Untuk itu ia pun menginstrukaikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan untuk bersama kekuatan pro demokrasi anti kekuatan pemodal untuk terus bergerak dan memroses secara hukum pelanggaran yang terjadi.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tandasnya. (rls/ang)




  • Bagikan