Kader Partai Demokrat Lampung Geruduk Kanwil Kemenkumham

  • Bagikan
Suasana pertemuan perwakilan Partai Demokrat se Lampung mendatangi Kanwil Kemenkumham Lampung. Foto Agung Budiarto/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID- DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung beserta perwakilan DPC dan seluruh Fraksi di DPRD se Lampung mendatangi Kanwil Kemenkumham Lampung, Selasa (9/3). Rombongan dipimpin Plt Sekretaris Julian Manaf, Wakil Ketua DPRD Lampung Raden M Ismail, Ketua Fraksi DPRD Lampung Hannifal, dan Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal.

Kedatangan tersebut lantaran menyampaikan SK kepengurusan dan AD/ART DPD serta DPC sampai ke tingkat ranting yang sudah di SK kan oleh Kemenkumham dan pernyataan sikap bahwa kepengurusan ini mendukung kongres V partai demokrat yang menghasilkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepada awak media, Julian Manaf mengatakan, setelah menyerahkan berkas, pihaknya berharap Kakanwil menyampaikan ke Menteri Hukum dan Ham terkait Kongres Luar Biara (KLB). “Sebab, KLB yang terjadi itu tidak sah dan dilakukan oleh orang-orang yang ilegal dalam Demorkat,” kata dia.

Baca Juga:   Yuk Daftar, Radar Lampung-PT Ciomas Adisatwa Bersinergi Gelar Lomba Putra Putri Muslim 2021

Dia menegaskan, saat KLB tidak ada pemilik sah suara satu pun, Ketua DPD dan DPC yang hadir di KLB Deli Serdang. Di mana, ditegaskannya saat KLB keseluruhan Ketua DPC berada di Kantor DPD yang berada di Bandarlampung. “Kita juga sampaikan beberapa berkas bahwa Lampung, pemilik hak suara sah tetap loyal terhadap AHY,” kata dia.

Sementara, Anggota Fraksi Partai Demokrat Midi Iswanto mengatakan, tentunya pihaknya berharap Kemenhumkam RI tidak mengesahkan kepengurusan versi KLB. Sebab, kepengurusan yang asli adalah kepengurusan hasil Kongres V yang digelar setahun lalu.

“Kita meminta pemerintah tidak mengesahkan. Sebab itu abal-abal,”tandasnya.

Dia menjelaskan, banyak mudharat yang dihasilkan jika pemerintah mengesahkan KLB abal-abal Deli Serdang. Sebab, sudah banyak produk pilkada hasil usungan Partai Demokrat kepengurusan AHY. Karenanya, banyak hal yang sudah seharusnya dipertimbangkan pemerintah yakni kebenaran kepengurusan AHY.

Baca Juga:   Bupati Tanggamus Launching Laboratorium Mobile RT-PCR

“Sudah banyak Kepala Daerah hasil usungan Pilkada. Gubernur, Walikota, dan Bupati. Tentunya bisa berdampak nantinya,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Nerozeli Agung Putra mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam terkait KLB ini. Pihaknya mengecam akan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai tempat. Bahkan menyiraykan di Monas bisa melebihi aksi yang digelar oleh FPI.

“Simpatisan kami siap. Pak Menkopolhukan, Mahfud MD saya yakin sudah faham. Sehingga ada perlakuan hukum yang adil terhadap partai demokrat. Kami Harap pak Kanwil Lampung bisa menyampaikan aspirasi kami di pusat,” ucapnya.

Sementara, Kanwil Kemenkumham La.pung, Danan Purnomo mengatakan, pihaknya akan menjelaskan dan menyampaikan kegiatan ini di Pusat. Sebab, kata dia Wilayah tidak bisa mengambil keputusan. “Aspirasi selalu kami buka, baik masyarakat dan organisasi termasuk persoalan di partai demokrat. Mudah-mudahan cepat selesai. Kami segera sampaikan ini sebagai laporan,” kata dia. (abd/wdi)

Baca Juga:   Perkara Dugaan Korupsi PT LJU, Dua Orang jadi Tersangka




  • Bagikan



Yuk Daftar, Radar Lampung-PT Ciomas Adisatwa Bersinergi Gelar Lomba Putra Putri Muslim 2021 Kasus Covid-19 Kembali Merangkak Naik Viral Polisi Terlantar di Merak, Brigadir Agus Dijemput Pulang Polda Lampung