Kantor Lenggang, Kadis PUPR Dikabarkan Cuti Dua Pekan

  • Bagikan

 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Ditengah Kekisruhan masalah pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lampung Utara, kabar mengejutkan datang dari kepala dinas, Syahrizal Adhar.


Dia dikabarkan mengambil cuti selama dua pekan lamanya. Sementara persoalan menyasar disana tak sedikit. Sehingga membutuhkan penanganan langsung dari sang pimpinan.

Praktis kegiatan di kantor yang berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalinstengsum), sepi pegawai. Hanya ada beberapa, itu pun nampak hanya mengobrol dan mengerjakan tugas seadanya.

Saat awak media mendatangi kantor tersebut, Jum’at (26/11), nampak beberapa ruangan pegawai tak berada diruangan. Mereka yang hadir kebanyakan berasal dari pegawai honorer (TKS).

“Bapak mengambil cuti selama 2 minggu. Katanya sih, sampai pertengahan Desember 2021 mendatang. Makanya bapak tidak ada di kantor,” kata salah seorang staf setempat, mewanti namanya tidak ditulis.

Padahal ini mendekati penghujung tahun atau tutup buku APBDP 2021. Terjadi kisruh soal pekerjaan yang ada disana sampai dengan saat ini belum jelas arahnya kemana. Sehingga menimbulkan tanda tanya masyarakat, apakah istirahat saat disana membutuhkannya terkait soal lelang dan praha dengan Barjas hingga gagal lelang.

“Juga masalah PEN yang saat ini mengalami pergunjingan ditengah masyarakat, sebab, memberatkan pengusaha lokal dengan syarat yang diberikan. Jadi apakah beliau sengaja lari dari permasalahan,” ujar salah seorang warga Kotabumi, Rudi Yanto (45).

Apalagi di kantor PUPR, menurutnya sedang banyak masalah yang viral dimasyarakat. Sehingga tidak elok untuk ditinggalkan, sebab, itu merupakan tupoksinya sebagai pegawai negeri.

Baca Juga:   Pilkades Lampura Tidak Ada Lawan Kotak Kosong

“Merek kan diambil sumpah jabatannya saat mengambil jabatan itu, masak harus meninggalkan pekerjaan dengan alasan tidak jelas. Kalau sudah tak kuat, ya lambaikan tangan (berhenti) atau mengajukan surat pengunduran diri. Kan jelas semua, jangan begini, “tandasnya.

Informasi dihimpun dilapangan, ternyata pengajuan cuti bersangkutan tidak ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura.

Meski sempat beredar kabar mengambil cuti 2 pekan, namun tak ada disana. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah benar cuti atau sengaja lari dari persoalan.

“Sejauh ini belum ada informasinya, selama ini tak ada pengajuan cuti ke BKPSDM ini,” ujar Kepala BKPSDM Lampura, Khairul Fadila.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan jajarannya, prihal permohonan cuti tersebut. Namun, sampai saat ini berkas itu tidak ada.
“Intinya tidak ada di kita,” singkatnya.

Sayangnya, Kadis PUPR Lampura, Syahrizal Adhar belum bisa dikonfirmasi. Wartwan ini mendatangi ruangannya di lantai dua gedung DPUPR, tidak berada ditempat. Kantor lenggang Tampa ada aktifitas. Meski dihubungi melalui nomor teleponnya, namun dalam ke adaan tidak aktif.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), mendorong Sekretaris Kabupaten (Setdakab) untuk dapat mengevaluasi satker terkait kegagalan sejumlah paket pekerjaan di lingkup pemkab setempat.

Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2021, yakni pembangunan Jembatan Gantung Way (sungai) Rarem. Pembangunan itu, miliki nilai pagu senilai lebih dari Rp1,3 miliar berasal dari APBD Lampura.

Baca Juga:   Monitoring Jalan di Pugung, Dinas PUPR Temukan Titik Kerusakan

Baik itu OPD terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) maupun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Lampura, harus dievaluasi.

Pasalnya, selain pekerjaan itu, sebelumnya telah ada dua yang gagal tender. Keduanya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang memiliki nilai pagau lebih dari Rp 5 Milyar.

“Ya, kita minta beliau (sekda) mengevaluasi satker tersebut. Sebab, saat ini masyarakat sangat membutuhkan karena keadaan selama ini minim bahkan tak ada pembangunan, ini sudah ada kok dapat gagal, “kata Anggota DPRD Lampura, Wansori ditemui di areal kantor dewan setempat.

Apalagi, menurutnya, telah ada dua yang mengalami kegagalan yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Padahal, saat ini Lampura sangat membutuhkan pembangunan ditengah kondisi minim kegiatan selama ini. Khususnya dibidang fisik, sehingga membutuhkan sinergi yang baik antar semua lini.

“Kita cukup menyayangkan, oleh karenanya mereka (satker) harus dievaluasi. Sebab, masyarakatlah yang sangat dirugikan, apalagi disini sedang gencar-gencarnya membangun,” terang politikus asal Demokrat tersebut.

Ia menilai, kinerja satker yang membidangi tersebut, tidak cakap berkerja. Sehingga, anggaran APBN maupun APBD yang sayogyanya untuk pembangunan Lampura, malah lepas begitu saja.

“Inikan tidak benar kerjanya. Bagai mana, udah tiga kali ini selalu tidak terealisasi. Inikan merugikan masyarkat Lampura. Yang seharusnya tahun ini sudah digelar, malah terhambat. Jadi kami minta kepada saudara Sekkab Lampura, dapat mengevaluasi satker yang membidangi itu,” tegasnya. (ozy/yud)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan