Kasus Dana Hibah Koni Lampung, Penyidik Minta Keterangan Sejumlah Pejabat Pemprov


Lagi, Kejati Lampung Minta Keterangan Empat Orang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Lampung
Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra Adnyana. FOTO ANGGRI SASTRIADI/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID-Kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Lampung tengah disidik penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Sejumlah pegawai Pemprov Lampung tahun 2019 diminta keterangan penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan korupsi dana hibah Koni Lampung tahun 2020, pada Senin (24/1).

Lima orang yang dimintakan keterangan yakni Budi Darmawan selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019, Minhairin dalam kapasitas saat itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, dan Hanibal selaku Wakil Ketua Umum I Koni Lampung, kemudian Herlina Warganegara selaku kepala Bappeda Lampung dan Fahrizal Darminto selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).





Menurut Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

“Guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020. Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Lampung Heffinur menjelaskan, awal Kejati Lampung melakukan penyelidikan terhadap dana hibah KONI tahun 2019 ini, dimulai dari KONI Lampung mengajukan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebesar Rp79 miliar.

“Nah dari pengajuan Rp79 miliar itu, Pemprov Lampung pun menyetujui sebesar Rp60 miliar saja. Setelah itu sekitar tanggal 28 Januari 2020 KONI pun menandatangani naskah perjanjian dana hibah itu,” kata dia.

Setelah itu ditandatangani, Pemprov Lampung pun menganggarkan dan mencairkan dana itu secara beberapa tahap. Dimana tahap pertama dicairkan sebesar Rp29 miliar dan tahap kedua Rp30 miliar.

“Nah yang anggaran Rp29 miliar ini yang kami pantau. Karena yang Rp30 miliar belum sempat cair dikarenakan terbentur pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dijelaskan Heffinur, dari anggaran Rp29 miliar itu dibagi beberapa untuk kegiatan oleh KONI Lampung. Diantaranya sebesar Rp22 miliar untuk anggaran pembinaan. Lalu Rp3 miliar anggaran partisipasi PON tahun 2020 kemarin. “Dan sisa Rp3 miliarnya untuk anggaran sekretariat Lampung sebesar Rp3 miliar,” bebernya.

Menurutnya, atas anggaran-anggaran yang sudah dicairkan ini ada beberapa faktor-faktor dana hibah yang disalurkan diduga tidak sesuai. “Dimana faktor pertama yakni program kerja dan anggaran KONI Lampung tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI Lampung dan cabang olahraga (cabor),” katanya.

Lalu sehingga bidang KONI Lampung dan cabor didalam pengajuan kebutuhan program kerjanya di tahun 2020 tidak berpedoman kepada pengajuan kebutuhan dan anggaran hibah. “Sehingga penggunaan dana hibah itu diduga terjadi penyimpangan,” katanya.

Selain itu, ditemukannya ada penyimpangan anggaran program kerja di Cabor selain di KONI Lampung. “Nah disini di cabor pun diduga ikut terlibat dalam penyimpangan anggaran. Dimana untuk pengadaan barang dan jasa pun tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di cabor maupun KONI Lampung,” katanya.

Lalu pihaknya pun menemukan terkait adanya pengunaan anggaran dari KONI Lampung dan Cabor ini tidak didukung bukti yang sah. “Kami berkesimpulan di penyelidikan apabila ditemukan adanya penyimpangan ini. Karena baik di KONI Lampung maupun cabornya pun dua-duanya bermasalah,” pungkasnya. (ang/wdi)