Kejati dan KPK RI Turut Monitor Temuan BPK Mengenai Pengelolaan Uang Anggaran Pemprov Lampung


Kejati Lampung melanjutkan pemeriksaan saksi terkait dugaan penyelewengan dana hibah KONI Lampung di Kejati Lampung, Rabu (1/12). Foto M. Tegar Mujahid/Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Didesak untuk menyelidiki mengenai adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, terkait temuan pengelolaan uang anggaran tahun 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih akan mempelajarinya terlebih dahulu.

Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra menjelaskan, apabila pihaknya tak bisa langsung melakukan penyelidikan. Namun harus ada koordinasi dengan BPK RI.





“Untuk itu kami kan masih melakukan pemantauan terlebih dahulu,” katanya, Senin (16/5).

Menurut Made, selain itu pihaknya pun belum bisa melakukan tindakan apapun mengenai temuan dari BPK RI itu. “Ya kita juga kan masih melakukan monitoring dahulu,” kata dia..

Dirinya pun belum bisa membeberkan kapan waktunya untuk memulai kegiatan monitoring itu. Yang jelas masih dipelajari dahulu. “Pelajari dahulu seperti apa. Dan juga kan masih akan berkoordinasi seperti apa,” ungkapnya.

Terkait temuan BPK RI soal keuangan Pemprov Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga turut akan melihat perkembangannya dahulu.

“Kita lihat dahulu (permasalahannya),” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Namun, dirinya juga belum dapat membeberkan mengenai apakah akan ada supervisi atau penyelidikan mengenai hal ini. “Masih akan kita lihat,” singkat Ali.

Untuk diketahui, Adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengenai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Lampung tahun 2021.

Dimana adanya 6 permasalahan dalam pengelolaan uang anggaran 2021 yang seluruhnya telah muat dalam buku II yaitu LHP.

Pengamat hukum, yang juga kepala Jurusan Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Lampung Yusdianto mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menindaklanjuti 6 permasalahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2021.

“Intinya harus menjadi atensi (Kejati Lampung). Temuan sudah ada. Jadi tinggal didalami,” katanya, Jumat (13/5).

Karena kata dia, dalam temuan BPK RI ini ada kerugian negara didalamnya. Jadi Kejati Lampung harus melakukan penyelidikan dengan serius.

“Jangan seperti KONI kemarin. Sampai dengan saat ini belum ada hasilnya (tersangka). Jadi Kejati (Lampung) jangan diam saja seperti macan ompong,” kata dia.

Sementara itu, dimintai tanggapannya soal ini, Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra menjelaskan, apabila pihaknya akan memantau. Dan juga memonitoring temuan itu.

“Akan kita pantau dan monitor terkait adanya temuan ini,” jelasnya.

Diketahui bahwa, ada beberapa penemuan penting ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun anggaran 2021.

Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara BPK RI, Novian Herodwijanto mengatakan, sederet permasalahan tersebut berupa pengelolaan uang anggaran 2021 yang seluruhnya telah muat dalam buku II yaitu LHP.

“Kedua pengelolaan pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan yang ada.

Permasalahan-permasalahan ini karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki data secara terpadu,” ungkapnya, dalam rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (12/5) kemarin.

Lebih lanjut Novian ia menjelaskan, temuan BPK RI dimulai dari penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan hasil penjualan BUMD tidak dipisahkan, itu sejatinya tak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Kemudian terkait pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung dan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Lampung diduga tidak sesuai kebutuhan.

Termasuk belanja pemeliharaan kendaraan 2021 pada Sekda sebesar Rp87,12 juta dan Sekretariat DPRD Rp557,11 juta juga tidak sesuai ketentuan.

Selain itu turut didapati kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurologi RSUAM, juga dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Rp2,93 miliar dan kurang volume Rp78,38 juta,

“Kami juga menemukan kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan aspal dan beton serta lapis pondasi pada Dinas BMBK sebesar 2,96 miliar. Terakhir, piutang TGR RSUAM Lampung sebesar 6,18 miliar belum dipulihkan. Angka kemiskinan Lampung tertinggi ke-14 secara nasional,” kata Novian.

Sementara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengungkapkan bila dirinya dan jajaran akan menerima segala bentuk masukan koreksi dan langkah-langkah perbaikan atas rekomendasi BPK dan berkoordinasi bersama pihak BPKP Bandar Lampung.

“Temuan-temuan ini akan kami segera tindaklanjuti, demi perbaikan kedepan. Jangan merasa, bahwa kita seolah-olah sudah benar tetapi apapun bentuknya akan segera di tindaklanjuti,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tidaklanjut hasil audit dapat segera terselesaikan tepat waktu.

“Setelah semua selesai, kami akan sampaikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2021 kepada DPRD, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” pungkasnya. (ang/yud)