Kesimpulan Sidang, Para Pihak Saling Klaim Benar

  • Bagikan
Suasana sidang dugaan pelanggaran adimistratif Pemilu Caleg PDI Perjuangan Bandarlampung, Siska di kantor Bawaslu Bandarlampung, Senin (21/1). Foto Rima Mareta/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id – Bawaslu Bandarlampung kembali melanjutkan persidangan dugaan kampanye tanpa Surat tanda terima pembertahuan (STTP) Kepolisian yang dilakukan Siska, Caleg DPRD Bandarlampung dari PDI Perjuangan. Sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan itu berlangsung di Bawaslu Bandarlampung, Senin (21/1).

Dalam ksimpulanya, para pihak saling klaim bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Bahkan ada juga yang mempertanyakan profesionalitas pihak yang berperkara.

Pengacara Siska, Febry Fauzan mengatakan dalam kesimpulannya berisikan penilaian profesionalisme Panwas sebagai penyelenggara pemilu tidak ditentukan pada ketentuan berlaku.

“Hal itu terbukti dalam sidang, di mana penemu (Panwascam) harusnya orang yang menemukan langsung. Sementara penemu tidak ada di lokasi peristiwa tersebut. Kemudian perdebatan handuk, tidak ada. Yang ada sapu tangan,” kata Febry.

Sementara Ketua Panwaslu Tanjungsenang Hoby Harta mengatakan hal yang telah dilakukan Panwas Tanjungsenang sudah benar.

“Berdasarkan fakta persidangan bahwa Siska memang melakukan sosialisasi dan membagikan alat peraga namun tak melampirkan STTP. Maka sesuai dengan aturan PKPU, bahwa Siska melanggar administratif pemilu,” beber Hoby yang diwawancarai usai sidang.

Dia melanjutkan, Panwascam selaku penindak meminta Bawaslu Bandarlampung merekomendasikan sanksi tertulis pada KPU. Terlebih, Hoby sudah menjelakaskan kepada terlapor bahwa yang dilakukannya jelas pelanggaran.

“Pada saat kejadian, kami memang sudah mengkonfirmasi bu Siska bahwa acaranya tak memiliki STTP. Namun Siska tetap berkekeh bahwa tak masalah karena pesertanya hanya 12 orang. Dirinya meminta di proses saja jika melanggar,” tandasnya. (rma/kyd)




  • Bagikan