Keterbukaan Informasi di Lampung Kategori Sedang

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID-Keterbukaan informasi saat ini sangat penting. Masyarakat bisa membantu pelaksanaan good governance jika keterbukaan publik dapat maksimal.

Apalagi, menurut Dedy Hermawan, salah satu pengamat dari Universitas Lampung, keterbukaan informasi bisa membantu mewujudkan good governance, kebijakan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.


“Keterbukaan informasi publik ini juga bisa mencegah adanya segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme karena kontrol dari masyarakat pada kinerja pemerintah terbangun check and balance via open information,” ungkap Dedy.

Juga terwujud learning organization pemerintah dalam merancang kebijakan publik yang berkualitas dan kolaboratif. Mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam maujud dan keterbukaan informasi publik dibutuhkan partisipasi kolaboratif antara pemerintahan dan masyarakat sipil. Proses kolaboratif untuk keterbukaan informasi mulai dari fase menerangkan dan mendengarkan para pihak mulai dari masalah, peluang solusi, dan tantangan dan lainnya.

Baca Juga:   Gubernur Lampung Dijadwalkan Ground Breaking Harbour City

“Ada juga fase dialog berdebat membahas persoalan, solusi efektif dan para pihak yang akan terlibat serta menyusun rencana aksi bersama,” tambahnya.

Nantinya jika berhasil, kriteria keberhasilan mulai dari struktur jaringan yang organis, tanpa hierarki, dominasi dan monopoli. Ada juga alasan, tujuan, kepentingan dan aksi bersama. Saling percaya antara relasi profesional dan sosial. Aturan main bersama baik keanggotaan dan mekanisme.

Standar dan prosedur kolaborasi untuk semua. Manajemen tanggung jawab bersama, peran dan kewenangan. Share dan akses informasi untuk bersama serta akses sumber daya manusia dana dan teknis dan lainnya.

Sementara menurut Komisioner Komisi Informasi Lampung, Muhammad Fuad, hasil penilaian indeks keterbukaan publik di Provinsi Lampung masuk kategori sedang dengan nilai 72,58.

“Saat ini masyarakat belum optimal memanfaatkan Informasi publik sehingga diperlukan upaya-upaya bagi pemangku kepentingan baik badan publik, komisi informasi, dan stakeholder mendorong pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses Informasi publik dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab serta aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Baca Juga:   Penetapan UMP, Disnaker Lampung Tunggu SE Menaker

Selain itu untuk meningkatkan komitmen badan publik dalam memberikan layanan informasi secara berkualitas dengan pelayanan informasi yang cepat, akurat dan cara sederhana sudah menjangkau masyarakat luas. Maka perlu menguatkan kelembagaan komisi informasi provinsi Lampung dengan kejelasan anggaran dan kedudukan kesekretariatan di Komisi Informasi Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi informasi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung, Ganjar Jationo yang turut hadir bersama Ketua Komisi Informasi Lampung, Ahmad Alwi Siregar dalam agenda Forum Group Discussion dengan tema Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Civil Society di Springhill Hotel, Selasa (28/9). (rma/wdi)




  • Bagikan