KIM Tanggamus Tak Kunjung Terealisasi, Ini Masalahnya

  • Bagikan

radarlampung.co.id-Pemkab Tanggamus, Minggu siang (24/3) kedatangan tim dari pemerintah pusat. Tim tersebut datang untuk membahas percepatan Kawasan Industri Maritim (KIM) yang sampai sekarang belum ada kejelasannya.

Tim  terdiri dari Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wahyu Utomo , Direktur Perwilayahan Akses Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Iganitius Warsito dan Divisi Aset PT. Pertamina, Hermawan.


Kedatangan tim disambut Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Wabup Hi. A. M. Syafii, Pj Sekkab Hamid H. Lubis, Asisten Bidang Ekobang FB Karjiyono dan sejumlah kepala OPD.

Pj Sekkab Tanggamus Hamid H. Lubis memaparkan, KIM sudah dibicarakan sejak tahun 2011. Dan dicanangkan pada tahun 2012 saat era kepemimpinan Bupati Bambang Kurniawan. Semua perizinan dan sertifikat lahanpun sudah selesai.

“KIM sudah ditetapkan dalam RTRW 2011-2021,sudah dilakukan feasibility study (FS) dan sejumlah perizinan seperti
izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan sudah dilakukan,tapi belum dapat terlaksana, rupanya ada sedikit permasalahan yakni perjanjian kerjasama antara PT. Repindo Jagat Raya (RPJ) dan PT Pertamina Trans Kontinental belum selesai. Dan keduanya sama-sama punya izin usaha kawasan industri (IUKI), Inilah yang jadi masalah. Harapannya segera selesai ditingkat pusat, “kata Lubis.

Ditambahkan Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, bahwa percepatan KIM menjadi salah satu program kerjanya. Bahkan bupati wanita pertama di Tanggamus ini mengaku tidak malu kalaupun harus” mengemis” kepusat agar KIM dapat terealisasi.

“Awalnya dijanjikan pertengahan Februari janjinya ada kejelasan, tapi tak kunjung terealisasi. Lalu pertengahan Maret saya ketemu pak presiden menanyakan progres KIM lagi, ini udah kesekian kalinya saya sampaikan ke presiden, lalu saya juga berkirim surat ke presiden, dan alhamdulillah, surat tersebut direspon dengan hadirnya Bapak-bapak dari Kementerian ke Tanggamus, “ujar Dewi.

Dewi menjelaskan, dirinya punya beban moral karena dirinya turut mensosialisasikan KIM.

“Kami sudah malu dengan masyarakat kami sebab sejak 2012 lalu dilaksanakan peletakan batu pertama. Kami tidak ingin kehilangan kepercayaan dari masyarakat, padahal masalahnya bukan di kami, “ujar Dewi.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Perekonomian , Wahyu Utomo yang juga Ketua Pelaksana Proyek Strategis Nasional berjanji menjadi fasilitator antara Repindo dan Pertamina.

“Pak Menko Perekonomian sudah menugaskan agar permasalahan proyek KIM Tanggamus segera diselesaikan. Maka dari itu sepulang dari sini kami akan panggil Pertamina dan Repindo untuk duduk satu meja agar permasalahan ini segera selesai dan target nya kuarter 2019 atau paling lambat Juni 2019, KIM Tanggamus sudah ada kejelasan dan bisa dimulai, “kata Wahyu.

Dilanjutkan Wahyu bahwa jika KIM terwujud maka jadi keuntungan bagi Pertamina sebab tidak perlu docking kapal jauh hingga ke Singapura.” Kan kalau ada di Tanggamus, cukup disini saja bisa lebih hemat. KIM ini harus terlaksana kalau tidak, ya negara juga yang rugi,” katanya. (ral/rnn/ehl/wdi)




  • Bagikan