KKP Genjot Pengelolaan Rajungan Lampung

  • Bagikan

radarlampung.co.id– Provinsi Lampung merupakan penyumbang 12 persen nasional rajungan. Untuk itu, pemerintah pusat menjadikan Sai bumi Ruwa Jurai sebagai tempat pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya pengelolaan rajungan.

Hal tersebut terungkap dalam penandatanganan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dengan Enviromental Defense Fund (EDF) si ruang Abung, Setprov Lampung, Rabu (24/7).

Hal ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum Saling Pengertian (MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan EDF tentang pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan rajungan Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Yuliadi mengatakan, kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Non Govermnet Organization (NGO) dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat.

Baca Juga:   Terbang Via Bandara Radin Inten II, Kini Penumpang Wajib Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

“Masyarakat dapat mengolah rajungan dan menjadikannya bukan hanya mata pencarian tapi juga bisnis. Keuntungannya, pasokan rajungan yang konsisten dan berkelanjutan, ukuran rajungan yang baik dan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang tinggi, serta tersedianya akses pasar secara berkelanjutan bagi produk rajungan Indonesia khususnya Provinsi Lampung,” kata Yuliadi.

Sementara itu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat dalam sambutannya menjelaskan, komoditas rajungan sendiri menjadi sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat dan merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan tuna.

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi penghasil rajungan yang cukup besar di Indonesia sekitar 12 persen produksi Nasional, dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat.

Baca Juga:   Hamdalah, Lampung Kembali Terima Vaksin Covid-19

“Kebutuhan permintaan pasar global terhadap produk rajungan kian tahun terus meningkat. Dengan potensi tersebut, diharapkan penandatanganan rencana kegiatan tahunan ini meningkatkan pemahaman dan dukungan pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi masyarakat untuk besinergi, demi kelestarian stok rajungan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi sumber PAD,” ujar Taufik. (abd/rls/wdi)




  • Bagikan