KLB Moeldoko Ditolak, Waketum BMI Lampung : Langkah Tepat

  • Bagikan
Waketum BMI Lampung Midi Iswanto. Foto dok pribadi Midi Iswanto for radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Kementerian Hukum dan HAM RI tegas menolak Konferensi Luar Biada (KLB) Partai Demokrat yang digelar beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berbagai respon muncul dari kader Partai berlambang Mercy ini. Salahsatunya dari Wakil Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap Partai Demokrat, Midi Iswanto.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memutuskan untuk menolak KLB yang sudah dinilai publik tidak memiliki dasar hukum.

“Memang saya sudah melihat, kejadian di Deli Serdang bukan KLB. Jadi hanya sekumpulan orang-orang yang berkumpul memilih saudara Moeldoko sebagai Ketum. Sementara orang-orang yang menunjuk bukan pemegang hak suara yang sah,” tegasnya, Rabu (31/3).

Dilanjutkan Midi, hari ini pemerintah sudah mengambil keputusan yang tegas untuk menolak berkas KLB untuk disahkan. Tentunya, kata dia, ini merupakan langkah yang tepat, dimana pemerintah bisa mengambil keputusan tegas tersebut dengan bersih dan jernih berdasarkan fakta di lapangan.

“Pada hari ini, pemerintah sudah memutuskan untuk menolak KLB. Sebagai kader partai saya berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengambil keputusan secara jernih dan objektif berdasarkan fakta hukum, dan fakta peristiwa yang trjadi. Kepada semua pihak,yang telah mendukung mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), yang sah sebagai ketum Partai Demokrat berdasarkan Munas Jakarta. Terima kasih juga untuk para pecinta demokrasi, kita bersyukur atas putusan ini,” kata dia.

Dia juga menghimbau semua kader agar tetap solid sesuai dengan arahan Ketum AHY. “Semua kader PD sesuai arahan ketum segera fokus kembali bersama rakyat membantu dan membela rakyat yg masih dilanda kesusahan akibat dampak pandemi covid-19.Fokus kembali juga bersama kaum milenial pemuda pemudi pecinta demokrasi untuk terus berjuang menegakkan demokrasi menggalang persatuan dan kesatuan untuk bangsa ini. Kembali pada agenda kerakyatan agenda yang jauh lebih penting membela dan memperjuangkan harapan harapan rakyat kecil diseluruh pelosok tanah air,” imbuhnya.

Sementara, Syamsir Firdaus, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Tengah, yang hadir di KLB Deli Serdang, enggan berkomentar banyak. Namun dia mengatakan masih ada upaya hukum nelalui PTUN dan Mahkamah Agung. Namun dia lebih memgarahkan meminta statemen ke Syofatillah Mozhaib (Opat) dan Marzuki Alie. “Tapi lebih tepatnya ke Opat atau Marzuki Alie saja ya,” ucapnya. (abd/wdi)





  • Bagikan