Komisi I DPRD Lampung Gelar Diskusi Bedah Konsep Smart Village

  • Bagikan
Foto-foto Humas DPRD Provinsi Lampung

Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, mengaku bahwa pembangunan memang harus dibangun dari daerah pinggiran dan ini sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah).
Saat ini, lanjut dia, ada 16 TPAKD yang bergerak, salah satunya di program smart village. OJK hanya ingin desa menjadi cerdas secara ekonomi. Jadi program yang diusung OJK adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.

“Kami lihat transaksi keuangan di desa jadi barang yang mahal. Mereka harus keluar dana seperti naik ojek dan jarak tempuh yang jauh untuk melakukan transaksi. Untuk itu kami memastikan pemberdayaan dari BUMDes hingga kemampuan untuk mengajak para pelaku usaha untuk lebih produktif,” ujar Bambang.

Baca Juga:   Agustus Ada Produksi 20 Juta Vaksin, Gubernur Ingin Lampung Masuk Provinsi Diutamakan

Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village.

“Dari 2.654 desa yang sudah masuk agen sudah 2.537 desa. Dan 589 BUMDes yang melayani agen laku pandai. Tapi gubernur juga minta agen menyediakan layanan pembayaran pajak. Ini yang kami minta ke Bank Lampung dengan memastikan setiap desa ada, hingga nanti bank punya perpanjangan tangan disetiap desa,” jelas Bambang.




  • Bagikan