Komisi I DPRD Lampung Gelar Diskusi Bedah Konsep Smart Village

  • Bagikan
Foto-foto Humas DPRD Provinsi Lampung

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menjelaskan, program smart village intinya adalah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“NIK ini memudahkan masyarakat melakukan setiap transaksi yang ada, seperti pembayaran pajak. Tapi program ini juga harus tepat sasaran, jangan ada lagi masyarakat yang dimanjakan. Lewat NIK ini lah nantinya semua bisa tertata dengan baik seperti pendataan bantuan UMKM,” kata Achmad Saefulloh.

Ditempat yang sama, Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung, menjelaskan, pihaknya ingin membantu gubernur meningkatkan pendapatan untuk Lampung melalui identitas wajib pajak lewat konsep smart village.

“Kita ingin semua desa bisa berbondong-bondong ikut program ini secara mandiri. Kami juga nantinya akan sosialisasikan smart village lewat kegiatan seperti reses. Saya yakin bila daerah maju, kita semua pastinya akan maju,” jelas Yozi Rizal.

Baca Juga:   DPRD Lampung Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020

Pihaknya juga memastikan, Komisi I DPRD Lampung akan melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang sudah melaksanakan desa cerdas berbasis digital. Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village. (rls/abd/wdi)




  • Bagikan