Komisi I Ingatkan Pemkot Terkait Wacana Peniadaan Tenaga Honorer


Foto Humas DPRD Bandarlampung.

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah pusat telah memutuskan bakal meniadakan tenaga kerja honorer pada setiap instansi terhitung sejak 2023 mendatang.

Keputusan tersebut merujuk pada sejumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).





Ya, pada pasal 96 dalam regulasi tersebut dikatakan bahwa Pemerintah melarang adanya pengangkatan tenaga non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Artinya, yang bisa bekerja di instansi pemerintahan hanyalah ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Terkait hal itu, Komisi I DPRD Bandarlampung mengharapkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai bersiap terkait keputusan yang dinilai bertujuan untuk penyesuaian dan efisiensi jabatan di instansi pemerintah.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Sidik Efendi menuturkan, guna menyikapi regulasi terkait tenaga honorer pada 2023 tersebut diharapkan BKD mulai kembali melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif.

Dengan begitu, ungkap Sidik, bisa diketahui kebutuhan yang objektif bagi Pemkot dalam menetapkan jumlah formasi yang layak.

“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu bisa makin memberatkan beban APBD,” ucapnya dalam hearing bersama BKD, Selasa (17/5).

Dalam hearing tersebut terungkap, saat ini jumlah honorer di lingkup Pemkot Bandarlampung berjumlah 5.366 orang.

Dan, yang menjadi tandatanya besar Komisi I, pada Februari tahun ini, terungkap justru ada penambahan 34 tenaga honorer meski hingga kini belum di-SK-kan. Alhasil, jumlah keseluruhan tenaga honorer bisa mencapai 5.400 orang.

“Untuk menyikapi honorer yang sudah ada bila regulasi terbaru berlaku saja bakal repot, kenapa ini ada penambahan kembali. Tentu ini harus dievaluasi dan kita bahas bersama,” sesal Sidik sembari meminta BKD agar mengevaluasi adanya penambahan honorer tersebut.

Kedepan, menurut Sidik pihaknya tidak hanya akan mengundang BKD untuk membicarakan regulasi peniadaan tenaga honorer. Melainkan juga setiap OPD yang memiliki tenaga honorer.

“Setuju ketua. Bisa kita mulai dari OPD dengan jumlah tenaga honorer terbanyak. Kita undang juga Inspektorat,” sahut Anggota Komisi I lainnya, Benny Mansyur.

Yang cukup menjadi sorotan adalah tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja. “Kalau untuk Satpol PP kita apelkan saja sekalian. Bisa benar-benar kelihatan jelas berapa honorer yang bekerja aktif dan efektif,” ucap Benny.

Darma Setiawan, yang juga anggota Komisi I menambahkan, dengan adanya regulasi baru nantinya, para tenaga honorer jangan serta merta dibiarkan begitu saja ketika keputusan peniadaan tersebut berlaku.

Bagi tenaga honorer yang ada saat ini, setiap instansi disarankan untuk melakukan upgrade terhadap mereka. Sehingga nantinya para tenaga honorer dapat mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun PPPK dengan pengetahuan yang cukup.

“Masih ada waktu untuk melakukan upskilling terhadap tenaga honorer yang ada sehingga dapat mengikuti tes dengan baik. Dan kemudian bisa bekerja secara efektif,” ucapnya.

Sementara, Kepala BKD Bandarlampung Herliwaty menuturkan, Pemkot Bandarlampung belum menerima surat resmi wacana penghapusan tenaga honorer tersebut. Khsusnya terkait juknis penerapan terkait hal itu.

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot mengedepankan kehati-hatian dalam bertindak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Di sisi lain, pihaknya setuju dengan saran Komisi I untuk mengevaluasi jumlah honorer saat ini. “Tentu saya senang bila Komisi I membantu menjembatani evaluasi tenaga honorer. Khusunya terkait jumlah pasti honorer yang ada di setiap instansi,” ucapnya. (sur)