KPPU Kaji Potongan Kadar Aci Singkong


Kepala KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro. Foto : Rima Mareta/radarlampung.co.id

Padahal, kata dia, Di Lampura 50-70% orang menanam singkong. Namun terus saja tidak bisa bangkit. “Sangking kami sudah diskusi, tapi tetap nggak ada perbedaannya. kami sudah ajak Kadisperindag Lampura ke pabrik, untuk liat kondisi pabrik. Kalau BW (PT Bumi Waras) timbangannya masih bagus kandang ayam saya, kalau jalan kena luka bisa tetanus karena sudah karatan. Sinar Laut juga begitu,” bebernya.





Saat ini, sambung Syahrul, harga singkong berada harga Rp 850 per kg, tapi harga ini belum termasuk ada potongan yang diberlakukan pengusaha sebesar 15% sampai 25%. “Jadi hanya 500 per kg yang diterima, termasuk ongkos cabut dan angkut. Jadi kami tidak bisa makan apa-apa, Belum lagi pupuk sudah langka, kami berjuang sudah dari beberapa bulan lalu,” tambahnya.

Syahrul menambahkan, petani sangat ingin berdiskusi bersama pengusaha. Agar bisa tercapai apa keinginan pengusaha dan petani, sehingga tidak memberatkan petani seperti saat ini.

“Saya ingin diskusi, kok harga tetap, potongan tetap, kami petani siap. Misalnya mereka tidak terima usia cabut di usia 10 bulan singkong, kami terima. tapi maksudnya ngomong ke kami kendalanya apa. Kalau seperti mereka kadar aci dll itu nggak bisa juga bisa di tunjukan. Sekarang, bahkan 1 hektar 20-25 ton, dibilang cukup. Padahal, dari hasil 1 hektar saya cabut Hanya Rp3 juta per tahun per panen. Saya minta sosialisasi kawan petani jangan cabut umur 11 bulan, tapi 12 bulan sesuai dengan usianya,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mendorong Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi untuk meminta Kementerian Perdagangan memutuskan keran impor singkong. Terutama jika ada pengusaha di Lampung yang terlibat.

“Kami mendorong gubernur buat surat ke Mendag buat cegah impor, ini impor masuk terus, kalau kami clear siap buat perda. Kami fraksi siap buat pansus harga singkong untuk terukur memperjuangkan harga singkong, kita langsung rekomendasi kan langsung kirim, kasian rakyat kita ngejerit,” tegas Wahrul.

Menanggapi hal ini, Kadis Perindustrian dan Pengembangan Provinsi Lampung, Satria Alam yang juga hadir dalam rapat mengatakan, dua kabidnya tengah berada di Kemendag untuk membahas persoalan singkong.

Satria menegaskan, pihaknya siap merekomendasikan ke Gubernur Lampung untuk menyurati Kemendag dalam menyetop dugaan keran impor singkong masuk ke Lampung.

“Kalau pun nanti hasil rapat merekomendasikan pak gubernur untuk menyurati Kemendag kami siap untuk menyetop impor,” jelas Satria. (rma/yud)