KPU Tubaba Akan Konsultasi ke KPU-RI

  • Bagikan
ILUSTRASI/FOTO NET

RADARLAMPUNG.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang Barat (Tubaba) akan berkonsultasi dengan KPU-RI terkait isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018. Di mana, PKPU tersebut, khusunya Pasal 67, mengatur sanksi bagi Partai Politik (Parpol) yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembatalan sebagai peserta pemilu.

Ketua KPU Tubaba Ismanto Ahmad mengatakan, berdasarkan pemahaman pihaknya saat ini, yang dibatalkan adalah para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak menyerahkan LADK. Namun untuk kepastiannya, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU-RI. “Pasal 67 Peraturan (PKPU) No. 24 Tahun 2019 ini yang perlu kami konsultasikan lagi,” katanya.

Di dalam Pasal 67 tersebutm, lanjut Ismanto, memuat sanksi bagi parpol pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dibatalkan sebagai peserta pemilu.

Baca Juga:   Survei LSI: Airlangga Hartarto King Maker Pilpres 2024

Seperti diberitakan radarlampung.co.id (6/1/19) dua Parpol di Tubaba bakal kena sanksi berat. Kedua Parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal itu sebagai akibat dari tiga belas calon anggota legislatif (caleg) dua Parpol tersebut yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Tiga belas orang tersebut merupakan caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak dua orang, dan sebelas orang dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tubaba. (fei/sur)



  • Bagikan