Kredit Sektor Pariwisata Lampung Masih Rendah

  • Bagikan
ILUSTRASI INTERNET

Hal itu dilakukan melalui reksadana pariwisata terpadu (RDPT) sebesar Rp75 triliun, kredit sindikasi perbankan Rp75 triliun, pembiayaan dari IKNB (multifinance) sebesar Rp37,5 triliun, dan pembiayaan dari BUMN antara lain LPEI, PT SMI dan PT SMF sebesar Rp20 triliun.

“Di tahun 2019, OJK juga bekerjasama dengan kementerian koordinator perekonomian memfasilitasi penambahan skim KUR khusus untuk kalster UMKM di sektor pariwisata. Di tahun tersebut, KUR khusus untuk UMKM di sektor pariwisata dianggarkan sebesar Rp20 triliun. Kita juga menginisiasi dan memfasilitasi dikeluarkannya suransi perjalanan wisata,” jelasnya.


Selama masa pandemi COVID-19, OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam POJK nomor 11/ POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclocal untuk perbankan.

Baca Juga:   Dispar Pesawaran Dorong Pelaku Usaha Terapkan CHSE

Di antaranya, kolektibilitas satu pilar yakni penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lainnya hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliyar.

OJK juga menghimbau untuk tidak menggunakan debt kolektor sementara waktu. Bersama DSAI, OJK menerapkan pemanfaatan restrukturisasi COVID-19 bukan sebagai pemburukan kualitas kredit dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan (PSAK 71), sehingga tidak perlu ada tambahan CKPM.

Adapun restrukturisasi kredit yang diberikan yakni berupa penundaan atau keringanan kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk, Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan Tunggakan pokok, pengurangan Tunggakan bunga.

Baca Juga:   Kabur Dari Tanggamus, Pencabul Enam ABG Ditangkap di Jawa Barat

Kemudian adapula, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, serta konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan modal sementara. “Restrukturisasi ini diberikan maksimal satu tahun terutama untuk sektor formal, UMKM, dan pekerja berpenghasilan harian,” pungkasnya. (ega/sur)




  • Bagikan