KUA PPAS APBD 2020 Terancam Tak Dibahas DPRD, Ini Kata Bupati Lamtim

  • Bagikan
Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari.

radarlampung.co.id-Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari optimis pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 tidak mengalami hambatan.

Hal itu diungkapkan Zaiful Bokhari menanggapi komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamtim yang tidak akan membahas KUA dan PPAS APBD 2020 sebelum tingkat penyerapan APBD 2019 di atas 75 persen.

“Kami tetap berharap dan berprasangka baik terhadap sikap dewan. Kami juga siap menindaklanjuti harapan dewan untuk mempercepat penyerapan anggaran,”ujar Zaiful, Selasa (29/10).

Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD 2019 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. “Saat ini sebagian besar  kegiatan yang direncanakan melalui APBD 2019 termasuk program pembangunan fisik masih dalam proses. Kami optimis semua anggaran akan terserap sesuai program yang telah direncanakan dan disepakati bersama dewan,”lanjut Zaiful.

Karenanya imbuh Zaiful, dalam waktu dekat ini Pemkab akan  akan menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD. “Kami berharap DPRD tidak menunda pembahasan KUA dan PPAS APBD 2020 karena itu  menyangkut kepentingan masyarakat Lamtim. Khususnya terkait program pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020 mendatang,”harap Zaiful.

Diketahui, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 Kabupaten Lampung Timur terancam molor. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur sepakat tidak akan membahas KUA dan PPAS tahun 2020 sebelum APBD 2019 terealisasi di atas angka 75 persen.

Ketua Komisi III DPRD Lamtim Sudibyo menjelaskan, dari hasil evaluasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ternyata realisasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan melalui APBD 2019 maasih sangat rendah, yakni di bawah 60 persen. Bahkan, untuk kegiatan pembangunan  realisasinya masih di bawah 30 persen. Padahal, saat ini sudah memasuki akhir Oktober. Dengan kata lain, waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan tinggal 2 bulan lagi.

“Masyarakat sudah menunggu kejelasan pelaksanaan program pembangunan  yang direncanakan melalui APBD 2019,”kata Sudibyo yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Lamtim ini.

Lebih lanjut Sudibyo menjelaskan,  sebelum realisasi APBD tahun ini terealisasi paling rendah 75 persen di pertengahan November mendatang, Dewan telah berkomitmen tidak akan membahas KUA dan PPAS APBD 2020. (wid/wdi)

 




  • Bagikan