Lahan Diserobot, Warga dan Peratin Lapor Polisi

  • Bagikan
Peratin Tanjungsari Kecamatan Bandarnegeri Suoh saat melapor ke Unit Tipidter Satreskrim Polres Lambar. Foto Nopriadi/radarlambar/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID-Peratin Tanjung sari Sukamto bersama sejumlah warga melaporkan AR ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen. AR yang berprofesi sebagai seorang ketua yayasan itu diduga hendak mencaplok lahan warga.

Sukamto mengungkapkan, dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan warga tersebut bermula saat tiga orang warga atas nama Dwi Narto, Boimin dan Misran mengajukan pembuatan sertifiakat Program Nasional Agraria (Prona) pada bulan Juli tahun 2020 lalu.


Saat pengukuran dilakukan oleh petugas Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) ternyata lahan ketiga orang tersebut sudah dimiliki oleh atas nama AR seluas 1 hektare. Dengan pembuatan sertifikat mandiri pada tahun 2017.

“Kemudian saat itu Ketua Pokmas Prona Tanjung Sari menyampaikan ketiga warga saya itu bahwa tanah yang mereka daftarkan itu sudah bersertifikat atas nama AR. Padahal mereka mempunyai tanah tersebut ada yang dari tahun 1995 dan tahun 2012,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, ketiga warganya itu menemui AR untuk menanyakan terkait sertifikat tanah tersebut namun saat ditemui AR berdalih dia tidak punya sertifikat tanah dimaksud, dan data pembuatan sertifikat tanah tersebut ada dengan FZ selaku sekretaris yayasan.

Baca Juga:   Produksi Ikan Air Tawar di Lambar Capai 650 Ton Per Bulan

“Ketiga warga saya itu lalu menemui orang dimaksud. Namun tetap tidak ada kejalasan. Lalu mereka menemui Peratin Tanjung Sari saat itu pak Dasikun, lagi-lagi jawaban dari mantan Peratin Tanjung Sari kala iyu nihil dan mengaku tidak tahu tentang pembuatan sertifikat atas nama AR, ” ujarnya.

Selanjutnya, kata Sukamto, karena tanah mereka sudah bersetifikat atas nama AR, mereka mendatangi kantor Pekon Tanjung Sari untuk mengadukan hal tersebut dan menyerahkan permasalahan itu kepada dirinya.

“Pada Tanggal 18 Maret 2021 saya mendatangi BPN untuk menanyakan data awal pembuatan sertifikat dimaksud, dan BPN membenarkan dan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ada pembuatan sertifikat mandiri atas nama AR. Kemudian saya meneliti dokumen yang di pergunakan untuk pembuatan sertifikat,” bebernya.

Baca Juga:   Ini Kendala Testing Covid-19 di Lambar

Pada saat diteliti, sambung dia, tanah tersebut sesuai dalam dokumen didapat dari Heriyanto, dan ditanda tangani ejumlah saksi.

“Heriyanto menjelaskan bahwa ia tidak pernah menjual ataupun menyerahkan tanah tersebut sebagaimana dokumen yang ada, kemudian saya tanya kepada saksi-saksi mereka pun menjawab bahwa tidak tahu ada nama meteka di surat tanah tersebut bahkan mereka mengaku tidak pernah tanda tangan di surat tanah tersebut, ” kata Sukamto.

Karena permasalahan tersebut tidan kunjung ada penyelesaian meski upaya rembuk telah dilakukan, maka pihaknya bersama korban memutuskan untuk menyerahkan proses penyelesaian terkait masalah itu kepada penegak hukum.

“Kamu sudah melaporkan kepada pihak penegak hukum, kami minta permasalahan ini bisa ditindaklanjuti, dan jika memang dalam penyelidikan nantinya terbukti pelaku melakukan pemalsuan dan terbukti menyerobot lahan warga saya maka saya minta untuk ditindak secara tegas, dan sertifikat yang sebelumnya sudah terbit bisa dibatalkan, ” tegas Sukamto. (nop/rnn/wdi)




  • Bagikan