Lambar Raih WTP 8 Kali Berturut-turut

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Senin (4/6) kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  yang ke-8 kalinya secara berturut-turut dalam hal  laporan keuangan.

Pemberian Opini WTP tahun 2017 diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Lampung Sunarto yang  dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Lampung kepada Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Ketua DPRD Edi Novial.

Parosil Mabsus mengatakan, bahwa dengan diberikan Opini WTP tahun 2017 maka sejarah ke-8 bagi Kabupaten Lambar yang diberikan saat bulan ramadan.

“Ini sejarah ke-8 untuk Kabupaten Lampung Barat dan mudah-mudahan bisa pelecut semangat, memperluas pemikiran dan kerja kerasnya menjadi ibadah jajaran pemkab Lambar yang bertepatan dengan bulan suci ramadan,” kata Parosil.

Baca Juga:   Update Covid-19 Lamtim, 4.156 Terkonfirmasi Positif, 2.900 Sembuh

Ia juga akan memperbaiki dan mematuhi yang menjadi catatan-catatan dan saran yang sampaikan oleh kepala BPK.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak BPK Perwakilan Lampung mengenai catatan-catatan dan saran. Mudah-mudahan  tahun depan mematuhi dan memperbaiki apa yang menjadi catatan dan saran,” janji Pakcik–sapaan akrab Parosil.

Penyerahan Opini WTP ke delapan untuk Pemkab Lambar dari BPK RI Perwakilan Lampung. Foto Ist

Lanjut dia, WTP yang ke-8 ini  justru mempunyai tanggung jawab yang lebih berat untuk mengemban opini tersebut.

Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan Keuangan Lampung Barat Bersama dengan 4 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Lampung Timur, Pesisir Barat, Tulang Bawang dan  Lampung Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lambar Sudarto mengatakan, bahwa Perolehan Opini WTP ini merupakan WTP yang diraih Kabupaten Lampung Barat yang ke 8 kalinya secara berturut turut.

Baca Juga:   Polisi Tetapkan 3 Tersangka Penganiayaan Perawat

Menurut Sudarto mengenai hasil yang diraih selama ini ia mengatakan bahwa pihaknya hanya menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar  Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah PP 71 tahun 2010.

“Dan penilaian  semuanya ada di BPK dan mengenai apa saja yang menjadikan indikator mendapatkan hak  WTP kami tidak tahu,” ujarnya. (jks/gus)




  • Bagikan