Lamteng Tolak Impor Beras, Dorong Bentuk BUMD Serap Hasil Panen

  • Bagikan
FOTO SYAIFUL MAHRUM/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah menggelar hearing dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kusuma Riyadi; Perum Bulog; Dinas Pertanian dan TPH; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perdagangan; serta Bagian Perekonomian. Hal ini untuk menyikapi anjloknya harga gabah.

Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menyatakan Bumi Jurai Siwo sudah berdaulat pangan dan bukan lagi ketahanan pangan. “Produksi padi Lamteng surplus pada 2021. Satu kali panen surplus sekitar 414.000 ton. Kalau dua kali panen saja, produksi padi Lamteng melimpah. Jadi impor beras untuk apa? Kita secara tegas menolak impor beras. Nyata-nyata Lamteng berdaulat pangan. Bukan tak mungkin kabupaten/kota lain sama. Kita akan sampaikan ke Kemendag,” katanya.


Sumarsono melanjutkan, sebagai wakil rakyat pihaknya menerima keluh-kesah anjloknya harga padi ketika panen raya ini. “Sesuai Permendag No.24/2020, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp4.200 per kg dengan kadar air 25 persen. Tapi nyatanya banyak petani mengeluh karena harganya ada yang Rp3.600, Rp3.500, dan Rp3.400. Apa memang tidak sesuai dengan kadar air atau lainnya? Kalau masalahnya itu, Distan TPH harus mengedukasi petani,” ujarnya.

Baca Juga:   Anggota DPR RI Siapkan 3.000 Dosis Vaksin untu Warga Seputihraman

Dalam kondisi surplus padi, kata Sumarsono, pihaknya mendorong dibentuk BUMD. “Kita dorong dibentuk BUMD untuk menyerap hasil padi petani yang sudah sudah payah. HPP Rp4.200 minimal dan bisa naik. Namun, anjloknya harga padi ini bukan keniscayaan juga ada permainan oknum tengkulak. Ini jangan sampai terjadi petani yang susah payah malah dinikmati oknum engkulak. Di sini peran pemerintah harus hadir menyejahterakan rakyat,” ucapnya.

Perum Bulog, kata Sumarsono, juga kita tekankan menyerap produksi padi petani. “Bulog kita tekankan menyerap produksi padi petani. Slot sudah kita dapatkan untuk 300 ton. Nanti kita berikan contoh sesuai Permendag agar padi kering giling bisa diterima Rp5.300 per Kg oleh Bulog. Petani nanti bisa melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Baca Juga:   Diduga Rusak Rumah Mertua, Oknum Bidan di Padang Ratu Lamteng Dipolisikan

Sedangkan anggota DPRD Lamteng Agus Hamid juga meminta Bulog mengantisipasi permainan tengkulak-tengkulak. “Tengkulak-tengkulak harus ditekankan Bulog agar tidak bermain dengan harga. Sebab, pengalaman saya banyak tengkulak yang mempermainkan harga sehingga petani yang dirugikan,” ucapnya.

Kepala Perum Bulog Lamteng Yosia Silas Ramos menyatakan harga padi kering Rp5.300 per kg dengan kadar air 14 persen dan hampa kotoran 3 persen. “Tahun lalu, Bulog menyerap 11.100 ton padai dalam setahun dua kali panen. Namun masih harus dilihat kondisi stok di gudang,” katanya.

Masalah menolak impor beras, Ramos menyatakan tak mau berkomentar. “Masalah ini, saya sejalan dengan pimpinan tinggi. Mohon maaf,” ungkapnya. (sya/sur)




  • Bagikan