Lantik Enam Kepengurusan, KPPI Harus Mampu Lahirkan Perda Berkaitan dengan Perempuan dan Anak

  • Bagikan
Ketua DPD KPPI Lampung Aprilliati, S.H., M.H., sedang melantik pengurus KPPI cabang dari 6 kabupaten/kota. Foto Dok KPPI Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung melantik enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) KPPI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Hotel Horison, Bandarlampung, Senin (6/9).

Enam DPC yang dilantik yakni, DPC Lampung Selatan, DPC Lampung Utara, DPC Lampung Tengah, DPC Kota Metro, DPC Waykanan dan DPC Pringsewu.
Ketua KPPI Lampung Apriliati, S.H., M.H. mengatakan pelantikan enam DPC untuk melengkapi struktur KPPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dengan lengkapnya struktur ini maka KPPI Lampung akan siap melaksanakan musyawarah daerah (musda) pada bulan Oktober mendatang.


“6 Oktober 2021, KPPI akan melaksanakan musda. Mari kita sukseskan pelaksanaan musda, siapapun yang akan terpilih berkewajiban meneruskan perjuangan KPPI dan harus kita dukung Bersama,” kata Apriliati.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung ini juga memaparkan, pada pemilu 2019 lalu, jumlah perwakilan perempuan di DPR Provinsi Lampung sebanyak 17 orang atau 20 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 12 orang saja. Karenanya, Apriliati meminta agar KPPI bisa berkontribusi dalam pembangunan di provinsi Lampung, sehingga akan meningkatkan indeks demokrasi dan indeks kesetaraan gender.

Baca Juga:   Ketua DPD IWAPI Lampung Berikan Materi E-Market Bagi UMKM di Webinar Nasional KOMINFO

Menurutnya, Anggota KPPI yang duduk di legislatif bisa berperan aktif dalam melahirkan perda-perda yang memiliki perspektif gender. Ini tugas yang berat, namun bisa dilaksanakan jika bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki kepedulian dengan kaum perempuan.

“Menjadi tugas dari KPPI bekerjasama dengan stake holder terkait. Kita bukan bicara politik semata, kita juga menangani masalah stunting, kekerasan perempuan , perlindungan anak, mewujudkan kota ramah anak. Bagaimana angota legislatif yang juga anggota KPPI bisa melahirkan perda-perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kita kawal program yang berperspektif gender. Masyarakat menunggu kiprah kita semua,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitrianita Damhuri, dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung kiprah KPPI di Lampung. Menurut Fitrianita keberadaan KPPI telah mendorong partisipasi perempuan di dunia politik dan dapat melahirkan perda yang perspektif gender.

Baca Juga:   IWAPI Lampung Gandeng Disnakkeswan Gelar Webinar Produk Pangan asal Hewan

“Perempuan sudah mendapat kesempatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Keterwakilan yang sudah mencapai 20 persen diharapkan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya yakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik, tapi karena kurangnya pengetahuan dan informasi, menyebabbkan mereka enggan terlibat langsung,” kata Fitri. (rls/abd)

 




  • Bagikan