Loekman-Musa Debat Soal Pembangunan Jalan

  • Bagikan
Debat publik calon bupati Lampung Tengah, Jumat malam (30/10). FOTO ISTIMEWA

RADARLAMPUNG.CO.ID – Masalah infrastruktur menjadi perdebatan calon Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Loekman Djoyosoemarto. Keduanya punya pandangan berbeda dalam upaya penyelesaian.

Dalam sesi tanya jawab debat publik calon bupati di BBC Hotel Bandarjaya, Jumat malam (30/10), Musa Ahmad mempertanyakan hal ini kepada Loekman.

“Saya ingin mempertanyakan sebuah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita. Sampai hari ini, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan. Masyarakat terkadang tidak mau tahu, apa kendala dan langkah-langkah kita. Apa yang akan diupayakan pak Loekman untuk menyelesaikan masalah infrastruktur di Lamteng yang kita cintai ini,” tanya Musa.

Loekman menjawab dengan kerja gotong-royong. “Untuk mengatasi kurang baiknya infrastruktur di Lamteng, saya mensubstitusinya dengan kerja gotong-royong,” kata Loekman.

Hal tersebut selalu ia sampaikan kepada masyarakat. Pembanguan di Lamteng tidak cukup hanya dilakukan pemerintah.

Semua lapisan masyarakat harus bertanggung jawab untuk ikut memperbaiki infrastruktur yang ada. Memeliharanya yang utama.

Baca Juga:   Tunjangan Sertifikasi Triwulan Dua Tinggal Menunggu Transfer Pusat

“Dengan adanya budaya gotong-royong yang sudah hidup kembali, Insya Allah Lamteng lebih maju lagi dan percepatan pembangunan infrastruktur akan lebih baik lagi. Paling penting, memelihara hasil pembangunan itu sendiri,” papar Loekman.

Loekman memberikan contoh agar kualitas infrastruktur terpelihara dengan baik. “Contoh agar jalan baik dan terpelihara lama, siring-siringnya pun harus diperhatikan. Selama ini masyarakat sudah apatis dalam hal itu. Kita harus membangkitkan semangat gotong-royong di masyarakat,” tandasnya.

Mendapat jawaban ini, Musa merasa tidak puas. “Kalau demikian pak Loekman, masyarakat Lamteng akan lama melihat kondisi jalan yang ada. Memang membangun Lamteng ini tidak hanya mengandalkan APBD Lamteng. Karena itu, perlu peran serta hadirnya APBD provinsi dan pusat untuk membantu menyelesaikan masalah infrastruktur di Lamteng ini,” tegasnya.

Terus Musa, jika hanya mengandalkan masyarakat gotong-royong saja, dalam lima tahun tidak akan selesai. “Ini tugas kita ke depan sebagai seorang pemimpin untuk jemput bola. Meyakinkan pemerintah provinsi dan pusat untuk menumpahkan anggarannya. Selain itu, memperbaiki mutu pembangunan di Lamteng,” ungkapnya.

Baca Juga:   TPG Desember 2020 untuk 1.242 Guru Cair

Giliran Loekman bertanya kepada Musa Ahmad. “Dinda Musa, tadi Anda mengatakan dengan keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur, minta bantuan APBD provinsi dan pusat. Jalan provinsi juga hancur semua. Kemudian pemerintah pusat. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi Covid-19 entah sampai kapan. Tahun ini saja DAU dipotong 50 persen. Apakah dengan janji-janji saudara jadikan jalan kabupaten dapat mulus, apa konsepnya,” balas Loekman.

Musa menjawab Insya Allah tiga tahun ke depan masalah jalan bisa teratasi. “Insya Allah program saya ke depan, tiga tahun masalah jalan bisa teratasi. Saya juga sudah koordinasi dengan gubernur, bahwa jalan-jalan di poros Lamteng diserahkan ke pemerintah pusat. Status jalan menjadi jalan negara” ujarnya.

Baca Juga:   TPG Desember 2020 untuk 1.242 Guru Cair

Menurut dia, tidak ada salahnya jika meminta provinsi membantu menyelesaikan beberapa ruas jalan yang panjang di Lamteng.

Postur APBD Lamteng juga masih bisa dilakukan penekanan anggarannya. “Konsep pemerintahan kita nanti bukan hura-hura. Kita meninggalkan acara seremonial dan fokus pembangunan. Anggaran masyarakat kita kembalikan sepenuhnya ke masyarakat. Masyarakat Lamteng sudah lelah dan capek melihat kondisi jalan,” katanya.

Menanggapi jawaban Musa, Loekman menyatakan jika jalan provinsi diserahkan ke pusat span of control-nya jauh.

“Sejalan dengan kita. Cuma kalau jalan poros diserahkan ke pusat, span of control-nya akan jauh. Jalan negara di Lamteng pun tidak selamanya baik. Apalagi jalan poros yang jadi kewenangan provinsi diserahkan ke pusat. Saya rasa, kebijakan ini tak sependapat. Karena semakin jauh ke pusat tanggung jawabnya, maka semakin sulit pengawasannya. Saya berharap rencana itu tak dilanjutkan,” tukasnya. (sya/ais)



  • Bagikan