MA Perintahkan KPU Cabut Putusan Diskualifikasi Eva-Deddy

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan KPU Kota Bandarlampung tentang pandiskualifikasian paslon nomor 3 pilwakot Bandarlampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Hal ini merujuk pada Putusan MA nomor 1 P/PAP/2021 tertanggal 22 Januari 2020 dengan klasifikasi TUN Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal Register 18 Januari 2021 di mana dengan Hakim Ketua H. Supandi, anggota Anggota Is Sudaryono, M.h. H.m. Hary Djatmiko Paniter H. Maftuh Effendi.

Dalam direktori putusan dijelaskan, menolak permohonan intervensi dari Pemohon H. Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A. dan Ir. Johan Sulaiman, M.M.; II. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; III. Dalam Pokok Sengketa:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03; 3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;

Baca Juga:   Kasus Organ Tunggal Semaka, Polisi Tetapkan Delapan Tersangka

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka dapat segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 102 dari 103 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2021

Baca Juga:   Update Kasus Covid Lambar, Bertambah 8 Kasus

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1- Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat; 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 22 Januari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Baca Juga:   Hari Pertama Kerja, Bunda Eva Sidak OPD Hingga Kecamatan

Menanggapi ini, salahsatu tim advokasi Eva-Deddy, Fauzi Heri mengatakan, belum bisa berbicara banyak terkait hal ini. “Nanti informasi resminya akan dirilis ya,” kata dia, Rabu (27/1).

Smentara, Ketua KPU Bandarlampung masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Diketahui, saat ini pihaknya masih menghadiri sedang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. (abd/sur)



  • Bagikan