Maksimalkan Delapan Persen DD untuk Penanganan Covid-19!

  • Bagikan
ILUSTRASI ENGINEERING.TAMU.EDU

RADARLAMPUNG.CO.ID – Komisi I DPRD Lampung Barat mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan terkait peruntukan delapan persen dana desa (DD) untuk penanganan Covid-19.

Selain APIP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) selaku perangkat daerah yang membawahi pemerintahan pekon juga diminta menjalankan fungsinya dengan turun melakukan penekanan.

Pasalnya, anggaran delapan persen dari total dana desa yang digulirkan pemerintah pekon sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 tentang Pengelolaan DD di tengah pandemi virus Corona diduga tidak dialokasikan maksimal. Ini berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan pekon dalam upaya pencegahan dan penanggulangan virus Corona.

Baca Juga:   Tren Kasus Covid-19 di Lambar Mulai Landai, Tapi Angka Kematian Tinggi

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lambar Erwin Suhendra menyebutkan, anggaran penanganan Covid-19 yang digulirkan pemerintah pekon memang terindikasi tidak mencapai delapan persen sesuai yang diamanatkan.

“Mungkin tidak semua pekon. Ada beberapa ya. Kami Komisi I menekankan agar masalah ini menjadi perhatian dan harus ada langkah nyata. Terutama dari DPMP dan APIP untuk melakukan pemeriksaan. Turun ke lapangan. Cek semua pengadaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Termasuk bantuan sembako untuk warga yang isolasi,” tegas Erwin.




  • Bagikan