Mantan Kadisdik Tuba Didakwa Tarik Pungutan 12,5 Persen, Kepala Sekolah Tawar jadi 10 Persen

  • Bagikan
Sidang dua terdakwa korupsi DAK Fisik Pendidikan di Dinkes Tuba, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang. FOTO M.TEGAR/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID- Nasaruddin mantan Kepala Dinas Pendidikan Tuba jalani sidang dakwaan di PN Tanjungkarang Rabu (9/6). Nasaruddin didakwa rugikan negara terkait Dana Alokasi Khusus Fisik Prasarana, yang bersumber dari Dana APBD Tulang Bawang (Tuba) sebesar Rp3.670.239.750.

Usai menetapkan penarikan fee sebesar 12,5 persen untuk dana DAK Fisik Pendidikan tahun 2019, Nasaruddin kembali mengumpulkan para Ketua MKKS, Sekretaris, dan para Ketua K3S untuk berkumpul di rumah dinas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuba Ardi Herliansyah mengatakan, Nazaruddin mengundang para MKKS, Sekretaris MKKS dan K3S sekitar bulan September 2019.


“Pertemuan itu dilakukan sebelum terjadi Pencairan Termin Pertama DAK Fisik Pendidikan TA 2019. Dan Terdakwa Nasaruddin kembali mengundang Ketua MKKS, Sekretaris MKKS dan para Ketua K3S Se-Kabupaten Tulang Bawang untuk berkumpul di Rumah Dinas Terdakwa Nasaruddin,” kata JPU Ardi, Senin (9/6).

Dalam pertemuan itu lanjut JPU Ardi, terdakwa menyampaikan bahwa uang pungutan DAK Fisik TA 2019 yang dikumpulkan melalui Ketua MKKS, Sekretaris MKKS dan para Ketua K3S se-Kabupaten Tulang Bawang tersebut akan diambil oleh terdakwa Guntur Abdul Nasser.

“Atas perintah itu, Ketua dan Sekretaris MKKS serta para Ketua K3S menginfokan kepada seluruh kepala sekolah, apabila setelah Dana DAK Fisik itu diterima dan dicairkan oleh kepala sekolah, agar segera langsung menyerahkan uang sebesar 12,5 persen kepada terdakwa Nazaruddin,” katanya.

Para kepala sekolah pun menyanggupi. Namun dari beberapa kepala sekolah di kecamatan Rawa Jitu Selatan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 12,5 persen itu. Dimana salah satu kepala sekolah bernama Suratinah yang mewakili para kepala sekolah Rawajitu Selatan menemui terdakwa Nasaruddin.

Baca Juga:   Lapor ! Warga Harapkan Perbaikan Jalan Lingkungan Kota

“Pertemuan itu terjadi di Kantor Disdik Tuba. Suratinah meminta keringanan pungutan dari dana DAK Fisik tahun 2019 sebesar 12,5 persen menjadi 10 persen. Dengan alasan terdapat perbedaan harga material bangunan yang ada di Kecamatan Rawajitu Selatan dengan daerah lainnya,” ujar jaksa.

Dari permintaan itu, terdakwa Nasaruddin pun menyanggupinya. Sehingga khusus untuk para kepala sekolah di Rawajitu Selatan dipungut sebesar 10 persen saja. “Sekira bulan September 2019 terdakwa Nasaruddin pun memerintahkan Repi selaku Sekretaris terdakwa untuk membuat rekapitulasi sekolah-sekolah penerima DAK Fisik. Lengkap dengan uraian pencairan setiap terminnya, berikut jumlah 12,5 persen DAK yang diterima setiap terminnya yang diterima oleh kepala sekolah,” jelas JPU Ardi.

Selanjutnya masih kata JPU Ardi, daftar itu diserahkan kepada terdakwa Guntur Abdul Nasser. Sebagai acuan untuk memungut uang sebesar 12,5 persen dari DAK yang diterima oleh para kepala sekolah setiap termin pencairan.

“Untuk di termin 1 sekitar bulan September 2019 dilakukan pencairan sebesar 25 persen. Atau sebesar Rp9.048.357.500. Dari pencairan ini, terdakwa Guntur Abdul Nasser mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp.904.548.675. Yang dimana langsung diserahkannya ke terdakwa Nasaruddin,” ucap JPU Ardi.

Lalu untuk pencairan DAK termin 2 sekitar bulan November 2019 dikakukan pencairan lagi, sebesar 45 persen atau sebesar Rp16.287.043.500. “Dari sini terdakwa Guntur pun menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.584.511.505. Selanjutnya diserahkan ke terdakwa Nasaruddin,” kata JPU Ardi.

Baca Juga:   Lapor ! Warga Harapkan Perbaikan Jalan Lingkungan Kota

Kemudian pencairan DAK Termin ke 3 sekitar bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, kembali dilakukan pencairan sebesar Rp10.858.029.000. Pada saat pencairan DAK termin ke tiga, sekira bulan Desember Tahun 2019, Guntur Abdul Nasser mengalami kesulitan untuk mengkondisikan para Kepala Sekolah SD, dan SMP Penerima DAK Tahun 2019 di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Agung, serta Kecamatan Banjar Margo.

“Sehingga terdakwa Nasaruddin memanggil Repi, Hendri dan Helmi ke ruangannya dan memerintahkan ketiganya untuk langsung mengambil uang pungutan DAK. Selanjutnya atas perintah Terdakwa, mereka mengambil uang pungutan sebesar 10 persen  sampai dengan 12,5 persen kepada Kepala Sekolah, serta Repi menerima uang titipan dari beberapa Kepala Sekolah. Sehingga total pungutan termin 3 DAK Fisik TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang dipungut oleh untuk diserahkan kepada Terdakw Nasaruddin sebesar kurang lebih Rp1.181.179.570,” katanya.

Atas perbuatannya itu, lanjut JPU Ardi, terdakwa dikenakan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64  Ayat (1) KUHPidana. (ang/wdi)





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan