Masa Tenang Pilgub, Ini yang Dilakukan Bawaslu Cegah Pelanggaran

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung akan melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, saat media gathering dan ekspose kesiapan Pilgub Lampung di Hotel Emersia, Sabtu, (23/6).

“Ada beberapa titik utama saat patroli nanti, semua itu kami lakukan ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa pengawas pemilu akan hadir dimana-mana,” ujarnya.

Menurut Khoiriyah, kegiatan patroli pengawasan ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan gerakan moral sekaligus menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal-hal Pilkada.

‘Kami akan menggunakan woro-woro dengan cara keliling mengendarai mobil dan pakai pengeras suara,” kata dia.

Masih kata dia, dalam patroli tersebut, pihaknya fokus dengan isu money politik, pihaknya juga akan meminta kepada masyarakat untuk menghindari money politics, sembako dan lain-lainnya.

Baca Juga:   Absen Rapat dengan Gubernur Lampung, Tiga Bupati Isolasi Mandiri

“Untuk itu kami akan berkoordinasi dan bersenergi dengan pihak kepolisian, kami juga meminta kepolisian untuk memproses pengamanan jika ada temuan di lapangan,” paparnya.

Dia mengungkapkan, fokus selanjutnya mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara. Karena temuan Bawaslu mengenai netralitas ASN cukup tinggi pelanggarannya, termasuk potensi mobilisasi suara oleh kepala daerah yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.

“Apalagi per nanti malam, semua kepala daerah yang menjadi Paslon akan kembali menjadi kepala daerah di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Kemudian, kampanye terjadi di luar jadwal. Karena tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang, kecuali Bimtek Saksi, dengan memberitahu KPU dan Bawaslu. Menurutnya, penyelenggara dan pengawas Pemilu boleh menjadi narasumber Bimtek asalkan tak terima honor.

Baca Juga:   Kejari Lamsel Cek RSUD Bob Bazar, Tiga Obat Covid-19 Langka

“Selanjutnya mengenai Daftar Pemilih. Bawaslu mesti melakukan pengawasan terlait potensi adanya mobilisasi pemilih. Apakah ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Potensi penyalahgunaan Surat Keterangan, dan lain-lain,” paparnya.

Pihaknya memastikan logistik harus sampai di TPS sesuai jumlah yang ditetapkan. Serta lokasi TPS harus transparan, lokasi TPS boleh di lingkungan sekolahan tapi syaratnya harus terbuka.

“Agar semua itu dapat disaksikan masyarakat, dan TPS juga harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Kami juga berharap dukungan dari media dan seluruh stakeholder dalam pengawasan Pilgub 2018 ini,” tandasnya. (ndi/gus)




  • Bagikan