Meminta Arahan Verifikasi Parpol, DPW PSI Lampung Kunjungi KPU Provinsi


Foto Ist. For Radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sebagai langkah mematangkan proses verifikasi, DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung mengunjungi Kantor KPU Lampung, Kamis (9/6) siang.

Pada kesempatan kunjungan silaturahmi tersebut, DPW PSI Lampung datang dalam rangka konsultasi.





Terpantau, Ketua DPW PSI Lampung Azitriaz Tiza hadir didampingi Wakil Ketua I Tommy dan Bendahara Yon Irica Patra.

Kedatangan ketiganya disambut hangat oleh Ketua KPU Lampung Erwan Bustami beserta seluruh Komisioner.

Azitriaz Tiza mengatakan, pihaknya datang guna meminta arahan dan petunjuk mengenai proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu.

Yang mana, informasi yang mereka dapat dari KPU akan langsung diteruskan ke pengurus di kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, kepengurusan sudah 14 kabupaten/kota, jadi hampir 90 persen. Hanya kurang satu kabupaten, yaitu Pesisir barat,” ungkap Azitriaz Tiza usai silaturahmi tersebut.

Baca Juga:   Pasang Target Menang Pemilu 2024, PAN Bandar Lampung Kejar 8 Kursi Legislatif

Sementara, Erwan Bustami menerangkan, tahapan pengumuman pendaftaran Parpol berlangsung pada 29 Juli 2022, pendaftaran 1-7 Agustus 2024, dan penetapan parpol peserta Pemilu pada Desember 2022.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lampung Ismanto menambahkan, pihaknya bakal menyosialisasikan apa saja yang harus disiapkan parpol guna memasuki tahapan verifikasi administrasi dan faktual.

Menurutnya, hal yang diverifikasi di antaranya harus memiliki 100 persen kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia, 75 persen di provinsi, dan 50 persen di kabupaten kota.

“Juga harus menyertakan sekurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dan memiiki anggota 1 per 1.000 dari jumlah penduduk,” ungkapnya.

Di samping itu, data keanggotaan partai pun harus jelas dan sesuai, alamat dan status kantor juga menjadi perhatian dalam verifikasi ini. Jika berstatus sewa, setidaknya sewa berakhir pada tahun 2024.

Baca Juga:   Lestarikan Makanan Khas Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Festival Bakar Ikan Nusantara

“Parpol juga diwajibkan memiliki Liaison Officer (LO) untuk berkomunikasi dengan KPU, jangan yang ganti-ganti dan harus yang paham IT,” pesannya. (rls)