Mencuat, Dugaan Pungli di Dunia Pendidikan Pesawaran

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Dugaaan pungutan liar (pungli) mendera dunia pendidikan di Pesawaran. Beberapa kepala sekolah dan  guru honorer di kecamatan Negerikaton meminta agar Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) kecamatan setempat segera dicopot dari jabatannya.

Pasalnya, kedua pimpinan tersebut diduga telah melakukan pungli dan tidak transparan dalam pengelolaan sejumlah dana iuran. Hal ini membuat koordinasi antara korcam dan jajaran dibawah tidak berjalan harmonis dan sinergi.

Menurut salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya, dugaan pungli tersebut dilakukan diantaranya seperti proses perpanjangan SK tenaga honorer dan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Dimana setiap guru honorer yang ingin melakukan perpanjangan SK diminta syarat administrasi dengan menyetorkan uang sebesar Rp 25.000 dan saat pelaksanaan O2SN, setiap sekolah juga diminta menyetorkan uang sebesar Rp 2.500 per siswa.

“Dana-dana tersebut disetorkan kepada pak Agus yang kebetulan merupakan bendahara Korcam dan ketua K3S yang ditunjuk sepihak oleh Korcam Risma Lena tanpa musyawarah dengan para kepala sekolah terlebih dahulu. Selain itu masih banyak lagi pemotongan-pemotongan yang lainnya,” ujarnya, Senin (28/5).

Selain pungli, lanjutnya, Risma bersama Agus juga diduga telah melakukan penekanan terhadap seluruh kepala sekolah dalam penggunaan Dana Oprasional Sekolah (BOS). Sebab, setiap sekolah diharuskan membeli buku dan langsung melunasinya 100 persen kepada pihak ketiga yang telah mereka tunjuk tanpa melibatkan pihak sekolah.

“Jadi kewajiban 20 persen pembelian buku melalui dana BOS untuk satu tahun harus dilunasi sekaligus pada di triwulan pertama. Padahal bukunya saja belum dikirim semua. Seharusnya soal buku ini cukup antara pihak sekolah dan penjual saja,” terangnya.

Baca Juga:   Ini Instruksi Walikota Terkait Bandarlampung Masuk dalam Kategori PPKM Level 4

Bahkan, tidak hanya penekanan terhadap pembelian buku. Para kepala sekolah juga diwajibkan untuk membeli pena tinta yang dimodifikasi sebagai alat perekam suara senilai Rp 1,5 juta dan alat absen sidik jari (fingger print) senilai Rp 3 juta.

“Semuanya itu tidak ada musyawarah terlebih dahulu, kami hanya diwajibkan untuk membayarnya saja,” ucapnya.

Senada disampaikan kepala sekolah lainnya. Dimana menurutnya sejak kepemimpinan Korcam yang baru saat ini setiap guru dan sekolah yang memiliki keperluan selalu diminta menyetorkan uang tunai. Misalnya saja pada saat pengambilan SK berkala, setiap guru diminta harus membayar sebesar Rp 100.000.

“Belum lagi adanya iuran-iuran rapat dan lainnnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau tidak dituruti akan berimbas pada jabatan kami. Tapi sekarang semua kepala sekolah sudah tidak tahan lagi dengan cara kepemimpinan kedua orang ini,” sesalnya.

Apalagi, lanjutnya, pengangkatan Risma Lena sebagai Korcam Negerikaton diduga tidak sesuai dengan aturan. Sebab, sebelum menjabat sebagai Korcam, Risma Lena merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang otomatis merupakan pejabat struktural. Namun, ketika UPT berubah menjadi Korcam yang aturannya harus dari unsur fungsional, Risma Lena kembali pindah sebagai pejabat fungsional tanpa kehilangan hak sebagai pejabat fungsional.

“Yang jadi pertanyaan kenapa sertifikasinya masih ada. Padahal ketika dia jadi struktural, harusnya tidak dapat lagi. Tapi ketika UPT berubah jadi Korcam kok muncul lagi sertifikasinya,” tandasnya.

Baca Juga:   Ketua Pokdarkamtibmas Tubaba Usul Tandai Rumah Warga Isoman

Selain beberapa permasalahan tersebut, ditambahkan kepala sekolah lainnya, bahwa Korcam dan K3S tersebut juga tidak transparan dalam pengelolaan dana iuran.

“Seperti dana K3S kecamatan yang nominalnya tidak menentu, serta kegunaaanya untuk apa juga kami tidak diberi tahu. Kami keberatan dengan penyaluran dana K3S triwulan kedua ini karena sampai saat ini kegiatannya saja tidak ada,” akunya.

Para kepala juga merasa keberatan terhadap adanya pembayaran untuk SKP dewan guru yang diminta sebesar Rp 100.000 dan Rp 200.000 untuk SKP kepala sekolah.

“Untuk itu kami minta kepada pihak terkait agar segera menyikapi permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut agar proses pendidikan di Kecamatan Negerikaton tidak terganggu,” bebernya.

Sementara itu, Ketua K3S Kecamatan Negerikaton, Agus saat dikonfirmasi terkait sejumlah permasalahan tersebut membenarkan adanya pungutan Rp 1000/siswa setiap pencaira  Dana BOS per termin dan terkait SK guru honor yang ada pembayaran Rp 25 ribu.

“Iya benar itu adanya pungutan, namun semua itu silahkan konfirmasi langsung kepada Korcam terkait kegunaanya seperti apa,” kilahnya.

Sementara di konfirmasi terkait permasalahan yang terjadi didunia pendidikan Kecamatan Negerikaton,  Koordinator Pendidikan Camat Negerikaton Risma Lena saat di temui awak media pada Senin (28/5) tidak ada di tempat. Kemudian saat kembali dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (29/5) malam, Risma masih enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

“Begini mas gak etis kalau lewat telepon ya, temuin saja saya ya. Nggak enak kalau lewat telepon,” singkatnya. (ozi/gus)




  • Bagikan