Menko Airlangga Hartarto Jelaskan Revisi Kelima RUU KUP

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah memastikan adanya revisi atas Undang Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini merupakan kebijakan lanjutan pemerintah untuk memperkuat penerapan UU Cipta Kerja.

Hasil revisi dari UU KUP ini jelas memberi kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat dan stakeholder terkait.


Dari keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (19/5), ini adalah perubahan kelima atas RUU KUP tersebut. Airlangga mengungkap beberapa poin yang masuk dalam RUU KUP itu.

Di dalam RUU kelima KUP tersebut termasuk terkait carbon tax atau pajak karbon. Kemudian pengampunan pajak.

“Akan ada sejumlah perubahan mengenai pajak penghasilan (PPh), baik pribadi maupun badan. Juga, poin baru yang masuk dalam RUU itu. Misalnya soal pajak karbon dan pengampunan pajak (tax amnesty),” jelas Airlangga Hartarto, yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekomomi Nasional (KPCPEN).

Baca Juga:   Dorong Pesantren Manfaatkan KUR untuk Mandiri dan Berjiwa Usaha

Airlangga juga menyebutkan bahwa RUU KUP memuat wacana kenaikan tarif dan perubahan skema pajak pertambahan nilai (PPN).

“Akan ada skema pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST). GST akan membuat pemerintah lebih fleksibel dalam mengatur sektor manufaktur serta perdagangan barang dan jasa,” urainya.




  • Bagikan