Menkumham Buka Seminar HPN, Soroti Keberlangsungan Media Mainstream

  • Bagikan
Kakanwil Kumham Lampung Danan Purnomo saat menghadiri seminar HPN Kemenkumham RI. Foto-foto dok humas Kemenkuham Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID-Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar seminar Hari Pers Nasional (HPN) bertema Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos.

Acara tersebut dilaksanakan di Graha Pengayoman Kemenkumham RI. Sebanyak 33 Kanwilkumham dan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia mengikuti acara secara virtual.


Kanwil Kumham Lampung mengikuti kegiatan secara virtual di ruang akuntabilitas. Kakanwil Kumham Lampung Danan Purnomo, Kadiv Yankumham Nur Ichwan menghadiri acara tersebut. Tampak hadir pula sekretaris PWI Lampung Nizwar dan Wakabid Organisasi PWI Lampung Zahdi Basran.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, hasil diskusi akan dibawa ke Konvensi Nasional Media Massa pada 8 Februari mendatang. Sedangkan kesimpulannya akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Harapannya ada win-win solution antara media mainstream dengan platform media sosial.  Adanya koneksi media lama dan baru, tidak cukup dengan konvergensi media tapi perlu adanya payung hukum, regulasi negara dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan media mainstream,” katanya dalam keterangan pers yang diterima radarlampung.co.id.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly yang membuka seminar menyampaikan, teknologi yang mengalami revolusi adalah internet. Internet dalam perkembangannya dapat menyatukan atau memecah belah.

Baca Juga:   Baseball Melaju ke Semifinal, Softball Tekuk Banten

Dijelaskannya, penggunaan mobile connection di Indonesia saat ini sebesar 124% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan netizen Indonesia yang sangat besar dengan interaksi yang intensif di media sosial.

Jumlah yang besar tersebut dapat menjadi peluang maupun tantangan.  Yasonna menambahkan jika saat ini kita sedang dilanda tsunami informasi. Sehingga perlu memilih informasi yang masuk. Disinformasi yang semakin tinggi saat ini dikarenakan tidak dibarengi dengan literasi digital.

“Tugas bapak-bapak Dewan Pers untuk mendidik media online. Barangkali melalui regulasi perlu ada suatu standar tertentu yang dimiliki untuk orang-orang mempublish berita,” ucapnya.

Menurut Yasonna, peringkat UNESCO tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Yakni, 0,001%. Sehingga kemampuan masyarakat dalam menganalisis informasi masih rendah. Yasonna juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan literasi masyarakat.

Masifnya medsos dan semakin mudahnya orang dalam membuat media digital menjadi tantangan bagi media mainstream. Khususnya media konvensional. Dengan banyaknya informasi melalui media digital dengan regulasinya yang belum diatur dengan baik membuat persaingan yang tidak berimbang.

Baca Juga:   Berbekal Modal BRI, Bubu Songket Asal Padang Bangkit Kembali

Yasonna menghimbau agar media mainstream juga membangun media digitalnya dan secara kreatif melakukan terobosan untuk mensiasati kondisi ini.

Sekretaris PWI Provinsi Lampung Nizwar dan Kadiv. Pelayanan Hukum Nur Ichwan mengikuti seminar hari pers nasional secara virtual di Kanwil Kemenkumham Lampung.

Harapannya dengan adanya konvergensi teknologi dapat disambut media cetak dengan caranya sendiri.  Yasonna memberi contoh di Amerika, Disney selain melalui TV juga melakukan siaran streaming program siarannya, NBC bekerjasama dengan youtube, saat ini di Indonesia siaran televisi dan radio juga dapat dinikmati secara streaming.

Kemenkumham, lanjutnya, terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin memberi masukan terkait rancangan regulasi konvergensi media.

Seminar juga merupakan bentuk dukungan dan partisipasi Kemenkumham terhadap PWI dalam peringatan HPN.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hiariej, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ahli Pers PWI Wina Armanda Sukardi dan CEO JPNN Auri Jaya.  (rls/wdi)




  • Bagikan