Miris, Sudah 88 Anggota DPRD Dijaring KPK


FOTO INTERNET.

radarlampung.co.id – Sepanjang tahun 2018 ini, sudah 88 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sebanyak tiga diantaranya berasal dari Provinsi Lampung.

Yakni J. Natalis Sinaga (anggota DPRD Lampung Tengah), Rusliyanto (DPRD Lampung Tengah) dan Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Provinsi Lampung). Natalis Sinaga dan Rusliyanto tersangkut kasus suap PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).





Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Sementara Agus BN terjaring operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Agus tersangkut kasus suap infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan. Selain Agus BN, Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan juga ditetapkan tersangka.

Para tersangka dari Provinsi Lampung tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan. Namun, ada juga anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pengembangan.

Tercatat, di dua daerah yakni di Kota Malang dan Provinsi Sumatera Utara para anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka secara massal. Total 40 tersangka ditetapkan. Sementara untuk Sumut telah ditetapkan 38 tersangka. Ada juga Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan 2 anggota DPRD Kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka.

Teranyar, KPK menetapkan 4 anggota DPRD Kalimantan Tengah sebagai tersangka. Keempatnya terjerat kasus dugaan suap pembuangan limbah pengolahan kelapa sawit.

Mereka yang terjerat yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut, keempat anggota DPRD Provinsi Kalteng diduga menerima uang senilai Rp 240 juta dari pengurus PT BAP. Penerimaan uang suap tersebut diduga terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng yang membawahi bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup.

“Diduga pemberian uang Rp 240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018,” ungkapnya saat konferensi pers, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10).

(dtc/jpc/wdi)