Molor Lagi Nggak Ya? Launching E-planing/e-budgeting Diundur Maret

  • Bagikan
Pj. Sekprov Lampung, Hamartoni Ahadis. Foto IST

RADARLAMPUNG.CO.ID – Beberapa waktu lalu pemprov menjadwalkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ir. Agus Rahardjo ke Lampung pada 15 Januari 2019.

Agus dijadwalkan hadir untuk memonitoring tindaklanjut LHP KPK yang tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor: G/300/IV.01/HK/2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov Lampung tahun 2018 dan tahun 2019.


Kunjungan ini juga rencananya sekaligus me-launching Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang merupakan wadah sistem e-planing/e-budgeting. Namun kenyataan berkata lain.

Pj. Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis mengaku rencana launching SIPPKD dilakukan pada Maret. Namun, dia tidak memberikan alasan mengapa diundur.

“Rencananya diundur Maret. Saya sudah koordinasikan ke KPK,” ujarnya kepada radarlampung.co.id, Minggu (17/2).

Baca Juga:   Presiden Jokowi Beri Perhatian Lebih Vaksinasi Lampung dan Sumbar

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung Minhairin melalui Kabid Anggaran Marindo Kurniawan mengatakan, pada dasarnya semua daerah di Lampung untuk tahun 2019 sudah menerapkan e-budgeting. 

Namun, terkait launching ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi ke KPK. Di mana, agenda yang sudah ditetapkan adalah pada 5 Maret 2019. “Besok kami rapatkan untuk kesiapannya. Yang jelas kita mendorong tidak ada persoalan implementasi. Baik di pemprov maupun kabupaten/kota,” kata dia. (abd/sur)




  • Bagikan