Mulai Kamis (6/5), Pemudik Dilarang Menyeberang

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan (Lamsel) mulai Kamis (6/5) memberlakukan pelarangan mudik lebaran.

Ya, larangan mudik pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2021 ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Humas ASDP Pelabuhan Bakauheni Lamsel, Saifullah Harahap menjelaskan, dalam mendukung kebijakan Pemerintah terkait pelarangan mudik bagi masyarakat khususnya pada 6-17 Mei 2021 atau periode libur Hari Raya Idul Fitri mendatang, ASDP mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan untuk menunda perjalanan dengan kapal ferry pada periode waktu tersebut, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Baca Juga:   Polres Lamsel Siapkan 15.000 Vaksin, Sasar Empat Kecamatan

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, regulator telah menetapkan larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 – 17 Mei 2021,” ungkap Saiful, Rabu (5/5).

Dia menjelaskan, untuk menyeberang dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak, ASDP Bakauheni memberlakukan dalam pembelian tiket menggunakan sistem online. Sehingga, siapapun penumpang yang tidak membeli tiket melalui online, pihaknya akan menolak.

“Dalam sistem online itu kan ada tanggal keberangkatan. Nah, ketika memilih tanggal 6-17 Mei 2021, sistem itu menolak, kecuali kalau yang menyeberang itu membawa logistik, sistem akan terbuka. Sistem online itu khusus untuk membawa logistik, bukan penumpang,” jelasnya.

Baca Juga:   Mantan Istri Andika Kangen Band Dituntut 15 Bulan Penjara

Jika ada penyelundupan penumpang didalam kendaraan logistik, sambung Saiful, pihaknya akan mengecek kendaraan itu. “Jadi, saat akan menyeberang di tiketing, ada petugas yang mengeceknya. Kalau ditemukan ada yang membawa penumpang, kami akan menurunkan penumpang itu,” ucapnya.

Saiful menambahkan, pengecualian yang diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti, bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri dan TNI, sambung Saiful, pihaknya akan meminta menunjukan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya.



  • Bagikan