Napi Koruptor Bakal Dipindah ke Nusakambangan

  • Bagikan

radarlampung.co.id – Jaksa Agung HM Prasetyo ikut angkat bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen terkait dugaan suap jual beli fasilitas di dalam Lapas. Pasca OTT tersebut muncul berbagai opini muncul mulai dari pengetatan di Lapas hingga narapidana koruptor di pindahkan ke Lapas Nusakambangan Jawa Tengah.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan wacana pemindahan narapidana koruptor ke Lapas Nusakambangan Jawa Tengah mungkin bisa direalisasikan, namun hal tersebut tidak menjamin tidak adanya dugaan jual beli fasilitas Lapas. “Bisa saja seperti itu (dipindahkan ke Nusakambangan). Tetapi kembali dikatakan mau kemana pun dipindahkan, berpulang juga pada aparat pelaksana pembinaan napi itu,” katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (23/7).

Menurutnya, dengan adanya OTT tersebut, membuktikan bahwa masih perlunya semua pihak penyelenggara negara untuk betul betul mengembang amanah kepercayaan masyarakat ini sebaik baiknya. Bahkan perlu dingat bahwa amanah semata mata perlu diemban dengan baik. “Jangan dicederai jangan dicurangi dan jangan diselewengkan. Keberadaan di negeri ini adalah untuk mengukir lembar-lembar sejarahya. Lembaran yang indah dan membanggakan,” jelasnya.

Jadi, kata Jaksa Agung, kedepannya perlu adanya perbaikan sistem dalam tata kelola Lapas termasuk penguatan mental bagi para petugas Lapas agar tidak mudah dirayu oleh para narapidana. Selain itu, petugas Lapas juga harus menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan juga menjadi SOP sebagai acuan. “Kalau itu tentunya perlu perbaikan sistem, pelaksana yang tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu. Kalau SOP itu dipegang teguh tentu minimal kita bisa berharap, berbagai macam penyimpangan bisa kita minimalkan,” ujarnya.

Baca Juga:   Polresta Pantau Ketersediaan Obat-obatan dan Multivitamin Penderita Covid-19

Disinggung soal apakah dirinya setuju, jika narapidana koruptor dipindahkan ke Nusakambangan, Prasetyo mengaku tidak mempuyai kewenangan tersebut. Tugas Kejaksaan, lanjut Prasetyo, hanya sebagai eksekutor ketika putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. “Setelah eksekusi, itu kewenangan beralih ke kemenkumham, di situ ada Dirjen Pas. Mereka nanti akan mengevaluasi langkah apa yang terbaik untuk meminalisirterjadinya penyimpangan dan juga hal hal yang tidak harus terjadi di LP,” tutupnya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku akan mengusulkan ke DPR agar narapidana koruptor tidak lagi menjalani hukumannya di Lapas Sukamiskin. Hal ini dikatakan saat ditanyakan soal kebiasaan KPK yang mengirimkan tahanan korupsi ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. “Ya itu kan bukan hanya keinginan KPK sebetulnya tapi biasanya, makanya mungkin ini perlu disiasati lagi ,kalau diperlukan ya jangan di sana lagi (Sukamiskin), ada yang mengusulkan di Nusa kambangan, jadi kita pikirkan lah, akan diusulkan,” katanya.

Tak puas dengan jawaban Agus Rahardjo, awak media kembali mencecar, apakah perlu narapidana koruptor dipindahkan ke Nusakambangan, Agus kembali menjawab singkat. “Ya tadi sudah diusulkan. Jadi usulan,” tutupnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengaku sudah tidak terkejut soal adanya dugaan suap dalam fasilitas di dalam Lapas.”biasa saja saya engga kaget, mungkin semua pihak tahu ada dugaan seperti itu hanya saja tutup mata,” katanya saat berbincang dengan FIN di Jakarta, Senin (23/7).

Menurutnya kejadian OTT KPK terhadap Kalapas soal dugaan suap fasilitas di dalam Lapas sebagai bukti gagalnya pengawasan yang dilakukan Kemenkumham terhadap jajarannya.”ini kan jadi bukti apa di kerjaksan selama ini, pengawasan tidak berjalan, fatal sekali,” jelasnya.

Baca Juga:   Awas, Jangan Coba-Coba Timbun Obat dan Oksigen Medis !

Dia menegaskan sudah saatnya Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly yang gagal melakukan pengawasan ke jajarannya. Bahkan jika perlu melakukan langkah tegas dengan mencopot jabatan Yasonna Laoly sebagao Menkumham. “bayangkan saja, ada Kalapas di OTT karena suap fasilitas napi, ini ngeri sekali, besok besok kamar tahanan di sewakan lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Boyamin juga mengira, adanya sakit hati atas kinerja Kalapas Sukamiskin yang di OTT KPK, pasalnha aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan yang selama ini sudah maksimal dalam menjebloskan para pelaku koruptor ke balik jeruji besi, namun di Penjara malah mendapar fasilitas ‘hotel berbintang’. “Penyidik, jaksa mati matian bujtikan para koruptor bersalah dipengadilan, tapi ujung ujung begini,” tutupnya.

Seperti diketahui, Jumat (20/7) malam, KPK melakukan OTT terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen terkait dugaan suap jual beli fasilitas untuk narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Dalam penangkapan KPK mengamankan barang bukti uang sebilai Rp 279. 920.000 dan USD 1.410. Tak hanya itu, KPK juga mengamankan dua kendaraan roda empat milik Kalapas Sukamiskin yakni Mitsubishi Pajerp Sport Dakkar berwarna gitam dan Mitsubishi Triton Exceed berwarna hitam.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, penyidik KPK menetapkan empat orang tersangka yakni, Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Suami artis Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah, Staf Wahid Husen, Hendry Saputra, narapidana kasus pidana umum, Andi Rahmad. (fin/gus)

 




  • Bagikan