Nasib PNS Korup Ditangan MK

  • Bagikan
Plt. Kepala BKD Lampung, Rusli Syofuan. Foto Agung Budiharto/radarlampung.co.id

Radarlampung.co.id – Sikap tegas Pemprov Lampung terhadap PNS Korup dalam memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS Korup harus terhenti sejenak. Hal itu lantaran BP Korpri pusat sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai regulasi yang menyebutkan PNS korup mesti di PTDH dan tidak mendapat uang pensiun.

Plt. Kepala Badan Kepegawian Daerah (BKD) Lampung Rusli Syofuan mengatakan, pihaknya masih belum bisa mengambil sikap tegas. Sebab, BP Korpri pusat sedang menguji materi ketentuan yang mengatur soal sanksi PNS korup.

Salah satunya, Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018 bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Baca Juga:   Bahas Covid, Pemkab Way Kanan Rapat dengan Pengusaha

“Sementara ya kami menunggu bagaimana hasil uji materi yang diajukan BP Korpri,” kata dia di lingkungan pemprov Lampung, Senin (5/11).

Poin penekananya, sambung dia, uji materi itu setidaknya bagaimana PNS tersebut bisa mendapatkan uang pensiun. “Ada berbagai pertimbangan yang diambil. Paling tidak kan bisa mendapat uang pensiun. Nah, legislatif saja bisa untuk mencalonlan diri. Sementara PNS tidak bisa. Ini kan namanya diskriminasi PNS,” tandasnya.

Rusli melanjutkan memang dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 26 nama PNS Pemprov yang sudah incracth tersandung permasalahan korupsi. Namun demikian dia enggan memberikan data nama PNS tersebut. “Kalau tidak salah itu termasuk mantan Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal BZ,” pungkasnya. (abd/kyd)




  • Bagikan