Netralitas PPK Pesbar Dipertanyakan, KPU Lampung Menjawab

  • Bagikan
Komisioner KPU Lampung, Antoniyus Cahyalana.

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung akhirnya angkat bicara usai mengklarifikasi langsung persoalan dugaan pengakomodiran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) oleh salah satu Caleg DPR RI.

Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi KPU Pesbar maupun PPK di 11 Kecamatan kabupaten setempat.

“Jadi PPK Pesbar dihubungi salah satu Caleg untuk silaturahim, kebetulan yang bersangkutan juga anggota DPRD. Intinya hanya sikaturahim biasa tidak ada deal politik untuk menjadi tim atau menyuruh melibatkan penyelenggara,” kata Anton melalui pesan whatsapp, Rabu (9/1).

Sebaliknya, Anton merasa aneh mengingat pertemuan tersebut sudah lama berlangsung, namun kasusnya baru muncul ke permukaan saat ini.

“Yang pasti ada pertemuan sekitar 3 bulan yang lalu. Tetapi terhadap hal ini, walaupun hanya sekadar silaturahmi tetap tidak diperbolehkan karena berpotensi menjadikan penyelenggara tidak netral, maka KPU Pesbar melakukan klarifikasi dan pembinaan,” tambahnya.

Anton melanjutkan, pembinaan dilakukan dalam rangka mengingatkan dan mendorong penyelenggara lebih profesional dan berintegritas. Setelah dilakukan pembinaan terhadap PPK yang terlibat sebelum diberikan sanksi peringatan keras.

“Sanski dalam kerangka pembinaan dan telah melalui persetujuan rapat pleno KPU Pesbar dengan segala pertimbangannya. Demikian harap maklum, saya lagi ada agenda di Tanggamus, sebab itu HP tidak diangkat karena nyupir,” tandasnya.

Berdasarkan informasi hasil klarifikasi yang diterima radarlampung.co.id menyebutkan, usai kegaitan tersebut PPK yang telah berada didalam kendaraan diberi biaya transport dan makan oleh Caleg bersangkutan. Akibatnya, beberapa PPK akhirnya dijatuhi sanksi.

Penyelenggara Pemilu tersebut adalah, Fahmi Ketua PPK Bengkunat, Fathudin Ketua PPK Ngaras, Taufikillah Ketua PPK Way Krui, Hendrawan Ketua PPK Pesisir Utara, Agus Pramudya Ketua PPK Lemong, Nurilah Azas Anggota PPK Pulau Pisang dijatuhi sanksi tertulis berupa peringatan keras.

Sementara karena terbukti menjadi penghubung antara Caleg dan PPK, Berlan selaku Ketua PPK Pesisir Tengah dan Yasrizal Ketua PPK Krui Selatan diberikan sanksi peringatan keras dan tidak diperbolehkan lagi menjadi Ketua. (rma/kyd)




  • Bagikan