“Ngambek” Tak Diajak Diskusi, Fraksi Nasdem Metro Walk Out Saat Paripurna


Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Metro Abdulhak

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tidak setuju dengan rapat paripurna tertutup tahapan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Fraksi Nasdem DPRD Kota Metro melakukan aksi walk out, pada Rabu (23/10).

Menurut Ketua fraksi NasDem DPRD Kota Metro Abdulhak, walk out-nya fraksi NasDem sebagai protes lantaran pihalnya tidak diajak dalam penyusunan AKD setelah keluar SK dari Gubernur Lampung.





“Informasinya mau memplenokan tata tertib karena sudah turun surat dari Gubernur, kemungkinan akan  memplenokan juga AKD. Tadi saya protes karena kami tidak diajak,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id, di ruang Fraksi NasDem, Rabu (23/10).

Sebab, menurutnya pihaknya kaget setelah tahu telah disusunnya AKD. “Tahu-tahu mereka sudah menyusun. Bagi kami tidak dikasih posisi tidak masalah, tapi ya ngomong dong. Kita mau tahu sih siapa yang akan duduk di situ,” ungkapnya.

Ia menilai pembentukan AKD tersebut juga tidak sesuai ketentuan, sebab menurutnya, pembagian jatah kursi ketua komisi hendaknya dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu.

“Misalnya jika diputuskan berdasarkan suara partai terbanyak seharusnya yang dapat pembagian komisi Golkar, PDIP, dan PKS. Ini yang duduk jadi ketua Fraksi malah PDIP, Golkar, dan Demokrat,” ucapnya.

Padahal menurut Abdulhak, Partai Demokrat jumlah perolehan suaranya di bawah Partai Nasdem. “Kalau PKS tidak mau jatah ketua fraksi harusnya ke Nasdem dulu dong, ya urutan perolehan suaranya di bawah PKS, ini malah dilewatin,” terangnya.

Terpisah saat dikonfirmasi Wakil Ketua I DPRD Kota Metro Anna Morinda menjelaskan, rapat pleno tersebut sudah dilakukan sesuai tata tertib (Tatip) DPRD.

Sementara terkait Fraksi NasDem yang walk out dari rapat pleno, Anna menerangkan jika pelaksanaan rapat pleno tersebut menurut tatib sudah kuorum, maka sidang harus tetap dilanjutkan.

“Di dalam lembaga politik memang ada pembicaraan fraksi-fraksi, pembicaraan fraksi-fraksi itu kita tidak bisa batasi. Mekanisme yang dilakukan di DPRD juga sudah dilakukan sesuai tatib. Jadi sepanjang pembicaraan fraksi-fraksi itu tidak menabrak tatib yang disahkan DPRD, kami pimpinan ini sifatnya kolektif kolegial,” jelasnya. (pip/sur)