Otak Peledakan Bom di Surabaya Baru Pulang dari Syria

  • Bagikan

“UU kita Nomor 15 Tahun 2003 ini sangat responsif sekali. Jadi, kita bisa bertindak kalau seandainya mereka melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya. Kita ingin agar lebih dari itu. Salah satunya, negara atau pemerintah, institusi pemerintah, atau institusi hukum, misalnya pengadilan, menetapkan misalnya JAD-JAT sebagai organisasi teroris,’’ paparnya.

Tito menyatakan, revisi UU Antiterorisme dibutuhkan agar negara memiliki power lebih kuat untuk menangani ancaman. Orang-orang yang kembali dari Syria sama sekali tidak bisa diproses kalau mereka tidak melakukan pelanggaran. Misalnya, pemalsuan dokumen keimigrasian. Paling-paling polisi hanya bisa melakukan penahanan untuk interview selama tujuh hari. Setelah itu dilepas.


’’Setelah dilepas, kami monitor, mereka juga menghindar. Itu persoalannya. Jadi, sekali lagi, kami harapkan UU Antiterorisme ini cepat direvisi. Bila perlu kalau seandainya terlalu lama, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk membuat perppu,’’ kata mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

Di sisi lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menilai usul perppu UU Terorisme belum perlu dilakukan. Pasalnya, pembahasan revisi UU Terorisme sudah memasuki tahap akhir.

’’DPR sebenarnya 99 persen siap ketuk palu sebelum reses lalu, namun pemerintah belum siap,’’ kata Bamsoet saat dihubungi.

Menurut mantan ketua komisi III itu, pemerintah meminta penundaan karena belum sepakat dengan pasal definisi terorisme. Bamsoet meyakini, begitu definisi terorisme disepakati, RUU Antiterorisme bisa segera diketok.

’’Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Antiterorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,’’ ujar wakil koordinator bidang pratama Partai Golkar itu. (jpn/ynk)

 




  • Bagikan