Pasca Muscab, DPW PPP Lampung Langsung Pancang Target Kursi Setiap Daerah

  • Bagikan
ilustrasi parpol. ist

RADARLAMPUNG.CO.ID-DPW PPP Provinsi Lampung memberikan pekerjaan rumah kepada seluruh DPC se-Lampung pasca selesainya Muscab. Tidak tanggung-tanggung, target kursi pimpinan DPRD diberikan di masing masing daerah.

Ketua DPW PPP Lampung Supriyanto memaparkan, saat ini komposisi anggota legislatif PPP hanya tersebar di tujuh kabupaten/kota dan provinsi. Rinciannya Bandarlampung 1 kursi, Pesawaram (2 kursi), Pringsewu (2 kursi), Tanggamus (3 kursi), Lampung Barat (2 kursi), Lampung Utara, Mesuji, dan Provinsi masing-masing satu kursi.


Sementara daerah yang tidak memiliki kursi di parlemen adalah di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Waykanan, dan Pesisir Barat. “Saya inginnya setiap kabupaten/kota bisa duduk minimal satu fraksi. Itu mininal. Maksimalnya bagaimana di setiap dapil itu bisa dapat kursi. Jadi perhitungannya kita bisa dapat pimpinan minimal wakil ketua DPRD,” ujarnya ketika dihubungi, Senin (27/9).

Baca Juga:   130 Ranting Golkar di Pringsewu, Siap Menangkan Airlangga Hartarto Jadi Presiden Indonesia

Dia menegaskan tidak ingin masa buruk terulang dari PPP. Dimana konsolidasi dan penataan organisasi saat ini sedang dilakukan salahsatunya mengejar target pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) di 15 kabupaten/kota. Dimana yang sudah terlaksana (muscab) di 9 daerah. Yang belum diantaranya Lampung Selatan, Lampung Utara, Waykanan, Pringsewu, dan Tanggamus.

“Paling telat keorganisasian ini, Muscab sudah selesai semua di November. Kalauoun telat ya di Desember. Karena kita juga mengejar verifikasi kan. Saya mau susun rapi sampai ke tingkat ranting. Tidak hanya itu, bahkan kesiapan saksi untuk 2024 juga kita susun tahun ini. Kita enggak mau ketinggalan lagi. Yang sudah ya kita jadikan pelajaran untuk bangkit,” kata dia.

Baca Juga:   Hadapi Pileg, Nunik Ingatkan Pengurus PKB untuk Kerja Sistematis

Dia menjelaskan, nantinya masing-masing formatur akan menyampaikan hasil usulan musda ke DPW untuk diteruskan ke DPP. “Mungkin bisa jadi usulannya kolektif menunggu selesai muscab semua. Agar di Jakartanya nggak bingung.  Tapi ya bergantung kebutuhannya ya fleksibel saja lah,” kata dia.

Ditanya terkait penolakan laporan pertanggungjawaban (LPj) di Muscab Kota Bandarlampung, dia mengaku belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut. “Kebetulan saya kan tidak hadir karena ada agenda kunker DPRD. Tentunya nanti bakal kita sikapi, kita pelajari yang jelas. Apa pembuatan laporannya yang salah atau ada masalah keterbukaan, sehingga PAC menolak. Tapi namanya politik, beda pandangan saja mungkin,” pungkasnya. (abd/wdi)




  • Bagikan