PDIP Lampung Gelar Rakerda, Ini Kata Sudin Soal Usulan Capres

  • Bagikan
Suasana Rakerda PDI Perjuangan se Lampung, di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Selasa (8/6). Foto Agung Budiarto/radarlampung.co.id

RADARLAMPUNG.CO.ID- DPD PDI Perjuangan Lampung belum menentukan sikap mendukung siapa yang akan maju pada Pilpres 2024. Informasi dihimpun, misalnya di Sulawesi Utara, 15 DPC sudah mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju nyapres. Diketahui ada dua nama yang mencuat secara nasional digadang-gadang bakal jadi Capres dari Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini. Selain Puan, juga mencuat nama Gubermur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin mengatakan, dalama rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar di Novotel, Selasa (8/6) merupakan perintah DPP, dan membahas secara umum terkait konsolidasi internal partai yang akan dibahas nantinya ke Rakernas.

“Fokus rakerda sesuai dengan perintah DPP melaksanakan dari bawah. Ranting, PAC, DPC, sampai ke DPD. Nanti Agustus rakernas di Jakarta tujuannya sudah jelas. Tadi juga digelar dialog kebangsaan. Sekarang ini, nilai pancasila sudah luntur di masyarakat. Bisa Pancasila enggak? Bisa memahaminya enggak? Dengan adanya acara hari ini, kita berbuat untuk kebaikan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga:   Pesan Menohok Kornas Sahabat Airlangga : Kasus Covid Naik Signifikan, Kada Sibuk Pencitraan

Terkait informasi perumusan capres untuk pilpres 2024, Sudin bilang hal tersebut bukanlah kewenangan dari DPD, melainkan keputusan preogratif Ketua Umum DPP. “Enggak, kalau capres urusan Jakarta. Kami boleh mengusulkan, tapi preogratifnya di Ketum. Kalau usulannya kan sudah ada, semua sudah tahu. Cukup dilihat gambarnya saja,” ucapnya.

Sekretaris DPD Mingrum Gumay menambahkan, dalam rakerda juga fokus dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila. Dalam acara bertajuk Bhineka Tunggal Ika, Kerja Gotongroyong untuk Rakyat, Desa Kuat, Indonesia Berdaulat itu Mingrum menegaskan Indonesia memiliki ideologi pancasila yang mengedepankan musyawarah dan gotongroyong.

“Biarkan masing-masing melaksanakan ibadah, secara personal kepada Tuhannya secara berbeda. Kalau ahlak, istiqamah itu biar Allah yang menilai. Tidak bisa akidah dipaksakan untuk sama, sehingga kita menindas. Negata kita demokrasiz kita dilarang merampas hak-hak. Kita berharap dari rakerda ini, ada penugasan terhadap elemen, sama-sama mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ideologi negara,” katanya. (abd/wdi)



  • Bagikan