Pelayanan Dapat Rapor Merah, Dissos Lamteng Langsung Buat Loket

  • Bagikan
Dissos Lamteng Zulfikar Irawan (kedua dari kanan) saat di puskesmas Bandarjaya Lamteng beberapa waktu lalu. Foto ist

radarlampung.co.id-Dinas Sosial Lampung Tengah mendapat rapor merah untuk pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Untuk merubah rapor tersebut Dissos Lamteng menyiapkan tiga poin pembenahan.

“Kita terus berbenah terkait pelayanan publik. Ada tiga poin yang kita benahi. Yakni standar operasional pelayanan (SOP), sumber daya manusia (SDM), dan sarana-prasarana. Kita masuk zona merah jadi cambuk untuk berbenah,” kata Kadissos Lamteng Zulfikar Irawan rabu (6/3).

Dijelaskannya, ada lima item yang dinilai Ombudsman. Yakni rekomendasi BPJS Kesehatan, rekomendasi surat orang telantar, rekomendasi izin operasional LKS, rekomendasi permohonan bantuan, dan rekomendasi adopsi anak.

Sekarang ini, kata Zulfikar, sedang dibuat loket layanan masyarakat. “Kita masih membuat loket layanan masyarakat. Ini sebagai salah satu standar pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini masuk zona hijau atau kategori baik dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Diketahui dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lamteng, hanya dua yang masuk zona kuning penilaian Ombudsman RI Perwakilan Lampung pada 2018 dalam standar pelayanan publik (SPP). Yakni Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dishub Lamteng ada 2 jenis produk pelayanan publik dengan nilai 79,00 dan DPMPTSP Lamteng ada 27 jenis produk layanan publik dengan nilai 79,89.

Sedangkan enam OPD yang masuk zona merah adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamteng ada 5 jenis produk pelayanan publik dengan nilai 36,50; Dinas Koperasi dan UKM ada 3 jenis pelayanan publik dengan nilai 5,00; Dinas Lingkungan Hidup ada 5 jenis pelayanan publik dengan nilai 5,00; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 5 jenis pelayanan publik dengan nilai 13,29; Dinas Sosial ada 5 jenis pelayanan publik dengan nilai 19,40; serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada 5 jenis pelayanan publik dengan nilai 12,80. (sya/wdi)




  • Bagikan