Pemerintah Siap Melaksanakan Putusan MK Atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja

  • Bagikan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.


Setelah melalui beberapa sidang, pada hari ini Mahkamah Konstitusi membacakan hasil putusan atas pengujian formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan konferensi pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan pemerintah atas putusan MK dimaksud, Kamis (25/11).

Baca Juga:   Kembangkan Inovasi dan Teknologi Industri Hasil Tembakau

“Setelah mengikuti sidang MK, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan