Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2024

  • Bagikan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers usai rapat terbatas penanganan kemiskinan ekstrem, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/11). FOTO AGUNG/SETKAB

RADARLAMPUNG.CO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.

“Dalam rapat terbatas tadi, arahan bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas penanganan kemiskinan ekstrem, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Kamis (18/11).


Airlangga mengungkapkan, berdasar peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.

Baca Juga:   Vaksinasi Kurang Dari 50 Persen, PPKM Naik Satu Tingkat

Masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas ke 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

“Pada tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan 2024, kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” urainya.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut. “Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlah sasarannya adalah 694 ribu KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” terangnya.

Baca Juga:   Vaksinasi Kurang Dari 50 Persen, PPKM Naik Satu Tingkat





Baca Selengkapnya...





  • Bagikan