Pemerintah Tingkatkan Sinergi Dengan Stakeholder Dalam Menekan Penyebaran Covid-19

  • Bagikan
Pemerintah Tingkatkan Sinergi Dengan Stakeholder Dalam Menekan Penyebaran Covid-19

RADARLAMPUNG.CO.ID – Menyikapi kondisi penyebaran Covid-19 varian Omicron saat ini, pemerintah telah merespon dengan kesiapsiagaan untuk mencegah serta mengendalikan penularan.

Selain menetapkan berbagai kebijakan, pemerintah juga memperkuat sinergisme antara pusat dengan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan serta sekaligus menyamakan persepsi dalam penatalaksanaaan pasien konfirmasi positif Covid-19.



Secara umum, penyebaran kasus Covid-19 saat ini sudah terkendali yang ditandai dengan melandainya perkembangan kasus positif.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia yakni 0,98, dan angka Rt semua pulau berada di bawah 1 (laju penularan terkendali). Namun, perlu diwaspadai sedikit kenaikan laju reproduksi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers rapat terbatas Evaluasi PPKM  awal minggu ini.

Baca Juga:   Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Booster Hingga Penerapan Travel Bubble

Sementara, berdasar informasi dari WHO dalam Enhancing readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States pada tanggal 23 Desember 2021, diketahui bahwa varian Omicron dari Covid-19 ini memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat daripada varian Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas.

Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, varian Omicron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara dan diperkirakan akan terus meluas.

Baca Juga:   Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Booster Hingga Penerapan Travel Bubble

Di level nasional, pergerakan Omicron juga terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021.

Berdasar update kasus konfirmasi varian Omicron, Kementerian Kesehatan mencatat ada 92 kasus konfirmasi baru pada 4 Januari 2021.

Total kasus varian Omicron menjadi 254 kasus. Terdiri dari 239 kasus pelaku perjalanan internasional (imported case) dan 15 kasus transmisi lokal.

Dalam konteks sinergisme pemerintah dengan seluruh stakeholders, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri lainnya, menghadiri acara peluncuran aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, Kamis (6/1).

Baca Juga:   Pemerintah Dorong Vaksinasi dan Booster Hingga Penerapan Travel Bubble

Ini merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh Polri sebagai salah satu bentuk dukungan nyata dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenkumham.

Peluncuran aplikasi ini merupakan bentuk tindak lanjut pengawasan terhadap para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) untuk menjalani karantina sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui aplikasi tersebut, petugas dapat memantau pelaksanaan karantina yang dilakukan para PPLN. Mulai dari proses awal pengurusan karantina hingga selesai.

Ke depan, melalui pemanfaatan aplikasi ini diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang berkaitan dengan karantina. (rls/ais)






  • Bagikan