Pemkab Lampura Ambil Alih Manajemen RSUD Ryacudu

  • Bagikan

radarlampung.co.id –  Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), tengah berupaya maksimal meningkatkan pelayanan, pasca menyeruaknya persoalan obat-obatan yang tidak tersedia di rumah sakit daerah (RSD) HM Mayjend Ryacudu Kotabumi.

Melalui langkah kebijakan pembiayaan dan liquiditas, sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan rumah sakit daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampura itu.

“Pemerintah daerah komitmen untuk mengawal persoalan ini, paling tidak dapat bersaing dengan rumah sakit swasta yang ada disini. Minimal itu yang kita raih, “kata Assisten II Setdakab Lampura, Azwar Yazid mewakili Bupati Lampura, Budi Utomo usai rapat bersama tim RSD Ryacudu Kotabumi, Senin, (31/5).

Termasuk, menurut Azwar, pembiayaan dari lembaga keuangan disana. Selain, melakukan pembenahan di seluruh bidang pelayanan yang ada. Sehingga dapat mengangkat rumah sakit berplat merah tersebut  menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, khususnya Kabupaten Lampura ini.

“Ini kan demi BLUD, rumah sakit kita masih memakai mekanisme itu. Sehingga harus dilengkapi, dan ini yang sedang menjadi perhatian kami kepada jajaran rumah sakit, “terangnya.

Baca Juga:   Lelang Jabatan Eselon II di Lampura, Diskes Tertunda, Dissos Banjir Peminat

“Intinya, apa bila yang di instruksikan kita (Pemkab Lampura, red) segera di lengkapi, maka pemerintah daerah berkomitmen akan menyelesaikan permasalah keuangan yang ada di rumah sakit itu,” tegasnya.

Persoalan obat yang ditengarai tak ada, hingga menyebabkan pasien harus dirujuk dirumah sakit lain bahkan ke rumah sakit Abdoel Moeloek, Kota Bandarlampung, dia berujar hal demikian tak sepenuhnya benar.

Sebab, berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan dilapangan masih tersedia, hanya saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum demi memenuhi hasrat pribadi dan golongannya.

“Untuk itu coba kita benahi, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) mekanis dan proses berada disana. Sehingga secara langsung dapat memperbaikki yang selama ini kurang memadai itu, minimal setara dengan rumah sakit berada di wilayah Lampura, “imbuhnya.

Selain kebijakan piutang, lanjutnya, pemerintah daerah juga akan memberikan suntikan guna meningkatkan gairah rumah sakit. Yakni, berupa subsidi langsung, baik itu berkenaan dengan pelayanan medis, seperti obat-obatan bahkan sifat umum seperti peralatan dan lainnya.

“Ditinjau dari berbagai sudut pandang, rumah sakit kita masih banyak kekurangan. Seperti masalah aturan, perbup misalnya. Itu belum ada, sehingga membutuhkan pembenahan. Secara perlahan tapi pasti coba kira prioritaskan itu, baru kepada peningkatan lain menuju kemandirian rumah sakit, “pungkasnya.

Baca Juga:   Konstelasi Wabup Lampura Tunggu Inisiatif Partai Pengusung

Sebelumnya, Rumah Sakit Daerah (RSD) HM Mayjend (purn) Ryacudu Kotabumi, Kabupaten Lampura membutuhkan pertolongan pemerintah. Pasalnya, rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan masyarakat, tidak hanya daerah akan tetapi wilayah tetangga itu mengalami kekurangan obat-obatan. Lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya.

‎”Persediaan obat-obatan dan sejenisnya saat‎ ini sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya, “kata Direktur RSUD H.M. Ryacudu, dr. Sri Haryati.

Menurut Sri, kekurangan stok obat dan sejenisnya untuk para pasien ini disebabkan oleh besarnya hutang ‘warisan’ yang masih dimiliki oleh pihak RSUD pada 23 penyedia atau vendornya. Besaran hutangnya pun sangat fantastis, yang diyakini mencapai Rp7 miliar.

“Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak. Khususnya untuk menambah persediaan obat-obatan dan sejenisnya, “terangnya.

Baca Juga:   Lelang Jabatan Eselon II di Lampura, Diskes Tertunda, Dissos Banjir Peminat

Pihak penyedia baru dapat memenuhi permintaan obat-obatan dan sejenisnya jika pihak manajemen RSUD paling tidak membayar separuh hutang mereka. ‎Sementara di sisi lain, pendapatan RSUD hanya sebesar Rp1,3 miliar setiap bulannya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya terpaksa berpikir keras bagaimana supaya persediaan obat – obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi.

Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ hutang tersebut sebesar Rp1 M kepada sembilan penyedia.

“Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” papar dia.

Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien.

Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.

“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp3 M karena itulah besaran biaya maksimal yang ‎harus dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.(ozy/yud)



  • Bagikan